Artikel Featured

Lembaga Pers Mahasiswa, Dimana Kekuatanmu Kini?

Banyak tantangan yang dihadapi lembaga pers mahasiswa saat ini. Netralitas, kejujuran, dan konsistensi menjadi bahasan yang selalu hadir dalam pertemuan di sekretariat yang sudah menyerupai kamar redaksi bagi unit-unit pers. Kamar redaksi bukan semata-mata dapur kata-kata, tetapi juga sebuah forum kajian yang buah hasilnya akan menjadi penggerak nyata opini massa.

Rabu malam (10/02), sebuah layar terbentang di depan sekretariat Majalah Ganesha, Sunken Court. Pengeras suara telah disiapkan, massa mulai berdatangan dan duduk di tempat yang telah disediakan. Malam itu, Kabinet KM ITB bekerja sama dengan Majalah Ganesha, Pers Mahasiswa ITB, dan Boulevard ITB mengadakan pemutaran film yang akan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Acara ini diadakan untuk memperingati hari pers nasional yang jatuh sehari sebelumnya (09/02). Saat jarum jam menunjuk ke angka tujuh, M. Bayu Pratama, Pimpinan Umum Pers Mahasiswa ITB 2016, selaku moderator membuka acara.

Film yang diputar berjudul The Revolution Will Not Be Televised, menceritakan detik-detik percobaan kudeta terhadap presiden Venezuela, Hugo Chavez, dan peran pers yang memanasi suasana kala itu. Bersama para perwira militer, lawan-lawan Chavez berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Lembaga pers swasta menjadi prajurit garis depan mereka. Setiap harinya rakyat Venezuela dibombardir oleh berita-berita kebobrokan pemerintahan Chavez. Opini pun berhasil digiring dan Chavez jatuh dalam kudeta.

Film berdurasi satu jam empat belas menit ini berhasil menghangatkan suasana forum. Usai pemutaran film, diskusi dibuka dengan pendapat M. Mahardhika Zein, Presiden KM ITB, tentang pers. “Media bisa memutarbalikkan fakta, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi simpang siur. Padahal pers memiliki peranan yang besar dalam perubahan. Sebelum memberitakan, pers seharusnya mengkonfirmasi keterangan pada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kebenaran.”

Atolah R. Yafi atau akrab disapa Ofek, Ketua Majalah Ganesha, memiliki pendapat lain. “Sejatinya pers hanyalah sebuah simbol yang memberikan informasi, apapun itu yang menurut mereka layak untuk disebarluaskan. Sehingga pers sebenarnya tidak perlu menyampaikan kebenaran. Mereka bisa bermain-main dengan informasi. Toh masyarakat sendiri tidak butuh kebenaran, yang penting bisa hidup.”

Senada dengan Ofek, Atika Almira, Menko Komunikasi dan Informasi, mengatakan bahwa sikap pers bisa saja tidak terikat dengan kode etik. “Memang benar pers memiliki kode etik yang didalamnya menegaskan keharusan memberitakan kebenaran. Akan tetapi, lembaga pers cenderung menafsirkan kode etik secara harfiah. Ketika pers memberitakan kebenaran, mereka terkesan hanya cari aman.”

Menanggapi pendapat Atika, Nurina Maretha Rianti, Pimpinan Umum Boulevard ITB, berpendapat bahwa keterikatan pers dengan kode etik justru merupakan tantangan bagi seluruh pekerja pers. “Memberitakan kebenaran justru suatu hal yang sulit. Tentunya berbohong lebih mudah daripada jujur. Banyak sekali godaan untuk bertindak menyimpang atau ancaman jika bertindak benar. Kalau di dunia luar, pekerja pers digoda oleh insentif. Sementara bagi anggota LPM (Lembaga Pers Mahasiswa, -red), sulit untuk memberitakan rekan sendiri dan mulai muncul rasa segan untuk bertindak independen. Bukannya terlalu kolot memaknai kode etik, tapi kalau pers tidak memberitakan kebenaran, sama saja kami membodohi masyarakat.”

Terkait dengan netralitas pers, Aditya Firman Ikhsan, Menteri Pusat Studi Gerakan dan Kebijakan Nasional, berpendapat bahwa pers sangat sulit untuk bersikap netral. Pers seperti memiliki kepentingannya sendiri yang membuat mereka cenderung memiliki sikap. Realitas ini sulit dihindari oleh kebanyakan lembaga pers. Tidak ada yang objektif, yang ada hanyalah subjektifitas kolektif.

“Pers sendiri sejatinya tidak netral dan sangat bisa bersikap. Lalu apa yang mempengaruhi sikap pers? Kembali ke kode etik dan elemen jurnalistik. Pers memiliki loyalitas kepada masyarakat. Dalam tatanan kampus, berarti pers loyal kepada massa kampus.” Nurina menanggapi.

Menurut Muhammad Firza, salah satu peserta diskusi, keberpihakan pers merupakan hal yang wajar. Keberpihakan pers adalah konsekuensi logis dari proses panjang diskusi dan berpikir. Akan tetapi, keberpihakan pers haruslah jelas. “Lo hidup, lalu berpikir, baru bersikap. Pers seolah miss dalam proses berpikir.”

Sejalan dengan pendapat Firza, Adit juga menekankan pentingnya proses berpikir dalam pers. “Pers itu tidak sekedar memberitakan. Di dalam pers sendiri, terjadi proses berpikir dan mengkaji hingga suatu peristiwa dapat ditransformasi menjadi tulisan. Tanpa proses berpikir, kita tidak akan pernah melihat segala sesuatu secara utuh.”

Selain penyajian kebenaran dan netralitas, diskusi juga membahas hegemoni LPM di ITB. Firza merasa bahwa massa belum sadar akan kehadiran unit media di kampus. Ofek menambahkan, bahwa hal tersebut bisa terjadi karena konsistensi penerbitan artikel. Intensitas tidak disesuaikan dengan kehidupan kampus saat ini, dimana arus informasi bergerak sangat cepat.

“Saat ini masyarakat berada pada masa post literasi, dimana mereka sudah tidak mampu membaca tulisan-tulisan yang panjang. Lalu pilihannya adalah, bertahan dengan cara lama, atau pers yang menyesuaikan diri dengan kondisi mereka.” Tutur Adit.

Hari semakin malam, riuh sunken court mulai padam. Saat tidak ada lagi peserta yang ingin berpendapat, moderator pun menutup diskusi. Acara selesai, dan massa membubarkan diri.

Ditemui di tempat dan waktu yang lain, Bayu menanggapi, “Mencari sebuah fakta dan kebenaran dari sebuah hal yang belum diungkapkan adalah benar bagi seorang pers. Lalu, kode etik adalah dasar bagi kita dalam bergerak dan itu benar.”

Tidak hanya itu, Bayu juga menanggapi soal keberpihakan, “Persma tidak berpihak kepada salah satu golongan/kelompok di dalam kampus. Namun, persma mencoba mengambil prinsip ‘subjektivitas konektivitas’ di dalam KM ITB.”

Mengenai memberitakan secara cepat, Nurina menambahkan, “Sekarang menjadi sulit, karena beban akademik kita. Dulu Boulevard intens menerbitkan majalah, paling tidak sebulan sekali. Kajian isu juga sangat menarik bagi mereka. Kini, isu yang benar-benar kami kaji adalah isu yang berpotensi menjadi laporan utama dan dapat dibahas everlasting. Sedangkan isu-isu lainnya, hanya lolos pada proses brainstorming.

Bayu pun mengeluhkan hal yang sama, “Kajian di dalam pemberitaan terhadap suatu isu/masalah masih belum tersuasanakan sih di persma. Sehingga isi beritanya tidak terlalu dalam. Masalah konsistensi pers kampus di dalam memberitakan secara cepat, itu juga masih menjadi tantangan buat persma.”

Adit menambahkan, terlepas dari semua hal negatif tersebut, dia mengapresiasi pers dalam sudut pandang yang lain. “Beberapa waktu lalu Boulevard menerbitkan suatu buku, lalu saya meminjam arsip-arsip Boulevard sejak tahun 1993. Darisana, saya dapat mengetahui bagaimana sebenarnya KM ITB terbentuk. Pers itu mengarsipkan momen, sehingga kita dapat membaca kisah secara utuh, darisana juga sebenarnya kebenaran menjadi lebih jelas.”

Persoalan yang dihadapi pers mahasiswa saat ini tidak jauh beda dengan dulu, meski keadaan sekarang jauh lebih kondusif. Semua masih soal netralitas dan kejujuran media. Sebagai corong pergerakan mahasiswa, pers seringkali mendapat rintangan dari pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya selalu ada kode etik yang menjadi jangkar sekaligus kemudi pergerakan pers mahasiswa. [Ghaffar/Juang]

Komentar