Artikel Featured

Apotek Daring: Solusi atau Masalah Baru?

Oleh: Nurina Maretha Rianti (STF’13)

Saat dunia berada dalam genggaman, segalanya dapat dengan mudah diakses. Berbagai macam kebutuhan dapat diperoleh tanpa perlu menggerakkan tubuh. Namun, walau bagaimanapun, terdapat beberapa hal yang tak seharusnya diperdagangkan  melalui dunia maya. Contohnya, kesehatan. Tetap perlu tatap muka untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sempurna. Tanpa tatap muka, jika ada sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik, nyawalah taruhannya.

Pada 2 Februari 2016 lalu, Kompas mengeluarkan berita mengenai Aplikasi Apotek Antar milik Jonathan Sudharta, CEO M-Health Tech. Beberapa hari lalu, dibahas juga pada kelas Farmakologi dan Toksikologi II, Prodi Sains dan Teknologi Farmasi, bahwa di Bandung pun kini sudah terdapat beberapa apotek daring (online–dalam jaringan).
Pada aplikasi ini, pasien hanya perlu mengetik nama obat yang dibutuhkan. Jika obat tersedia, maka obat akan diantar. Pada peluncuran produknya, di Jakarta Pusat (24/2), dilansir oleh CNN Indonesia, Jonathan banyak bicara soal data, “Data pasien kami simpan di cloud, termasuk resep. Jadi bila biasanya standar simpanan resep sekitar lima tahun dapat dihilangkan, ini sampai 50 tahun juga tidak masalah.”

“Untuk server, kami pastikan ini aman, tidak mudah diakses sembarang orang, oleh saya sekalipun. Begitu pula untuk urusan administrasi, bila saya ingin mengakses maka harus ada pihak lain dari Kemenkes. Dari segi sistem, saya jamin ini cukup aman,” tutur Jonathan.

Aplikasi Apotek Antar juga dilengkapi dengan Surat Izin Apotek dan memiliki apoteker yang bertindak sebagai penanggung jawab. Jonathan pun telah mengakui bahwa dari segi sistem, aplikasi ini cukup aman. Namun, apakah ada jaminan kalau obat ini akan tetap aman dikonsumsi saat sampai ke tangan pasien?

Bahayanya, aplikasi ini juga melayani obat-obat dengan resep dokter, yang kebanyakan adalah golongan obat keras. Pada apotek konvensional, obat-obat keras tidak boleh diperjualbelikan jika apoteker tidak sedang di tempat. Bahkan asisten apoteker yang mengerti penggunaannya pun tidak memiliki wewenang. Hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas yang boleh diperjualbelikan saat tidak ada apoteker di apotek. Untuk apotek nyata saja, aturan tersebut banyak dilanggar. Banyak apoteker yang melegalkan suatu apotek agar dapat beroperasi melalui Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang dimilikinya, tetapi kemudian tempat tersebut ditinggal begitu saja. Lalu, untuk apotek daring, siapa yang menjamin bahwa sang penanggung jawab tersebut selalu sedia di tempat?

Kehadiran apoteker di tempat pada saat pasien menebus obat tentunya tidak hanya untuk melegalkan proses jual beli tersebut. Pasien memberikan pesan resep dari dokter, lalu obat diracik (jika perlu dibuat segar), kemudian diberikan pada pasien. Tidak berhenti disana, apoteker harus memberikan konseling pada pasiennya. Proses terakhir ini yang sangat jarang dilakukan oleh apoteker-apoteker di Indonesia, sehingga pasien sering salah dalam mengonsumsi dan memperlakukan obat. Pada apotek daring, sudah sangat jelas bahwa konseling ini tidak dilakukan. Kalaupun konseling dilakukan dengan berkirim surat, apakah pasien akan membacanya? Kesalahan ini merupakan suatu hal paling fatal bagi seorang  apoteker.

Dosa berikutnya adalah pada proses pengiriman. Secara sistem, mungkin nampak aman, tetapi belum tentu demikian soal pengemasannya. Proses pengiriman dapat sangat mengganggu stabilitas obat. Banyak zat aktif pada suatu obat yang sangat rentan pada suhu dan kelembaban. Pada saat sampai di tangan pasien, mungkin obat nampak masih bagus secara fisik. Namun, bagaimana jika ternyata zat aktif obat tersebut sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi?
Sepele memang, dan sangat memudahkan. Namun, jika sistem tidak dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin jika di kemudian hari akan memakan banyak korban jiwa. Bila tidak disikapi dengan tepat, aplikasi ini hanya akan memperburuk citra apoteker di Indonesia. Selama ini citra apoteker sudah dikenal buruk akibat kurangnya tingkat profesionalitas antartenaga medis. Dengan adanya sistem ini, apoteker dapat dinilai semakin ‘malas’ dalam bekerja.
Jika diselidiki, pemilik ide kreatif ini bukanlah orang yang berasal dari bidang ilmu kesehatan. Namun, tetap saja, pemerintah yang memiliki wewenang untuk meresmikan praktik apotek daring ini. Selain itu, bagi apoteker penanggungjawabnya, mengapa dapat dengan mudah mengambil peran tanggung jawab dalam aplikasi buatan orang yang asing dengan dunia kesehatan ini?

Selain apoteker dan tenaga medis lainnya, masyarakat juga memiliki peranan besar dalam menyatakan sikap terhadap fenomena apotek daring. Masyarakat Indonesia belum tercerdaskan, kepada siapa mereka seharusnya mendapatkan hak konseling tentang obat. Selama ini, pasien Indonesia hanya mendapatkan konseling dari dokter.

Banyak kesalahan terjadi pada saat apoteker tak menuntaskan kewajiban konselingnya. Bukan hanya kepada pasien, tetapi juga kepada perawat. Contoh kasusnya adalah pada pemasangan infus. Jika perawat tidak dapat memasang infus dengan baik, ada sedikit saja gelembung pada cairan infus, gelembung tersebut dapat menyumbat pembuluh darah pasien. Untuk pasien, apoteker wajib memberi konseling pada pasien terkait obat lain yang tidak boleh dikonsumsi pasien, bersamaan dengan obat yang diresepkan. Pada obat-obat tertentu, interaksi keduanya dapat menurunkan efek. Lalu soal dosis, obat tidak boleh dikonsumsi dengan sembarang, karena obat sama dengan racun. Soal penggunaan, terdapat kasus pasien yang mengkonsumsi obat supositoria (lewat dubur) dengan cara oral (lewat mulut), sungguh membuat miris.

Ranah kesehatan di Indonesia sebenarnya tidaklah buruk. Industri farmasi di Indonesia sudah sangat baik. Indonesia memiliki pabrik vaksin terbesar se-Asia Tenggara, yang produk-produknya sudah diekspor ke banyak negara. Biofarma hanyalah satu dari banyak contoh kemajuan industri farmasi di Indonesia. Namun, pengelolaan pelayanannyalah yang masih jauh dari kategori baik. Usaha-usaha dalam peningkatan pelayanan kesehatan, seperti apotek daring ini, patut diacungi jempol. Tapi, sudahkah kita mengevaluasi apa dampaknya bagi masyarakat? [Nurina]

Komentar