Berita Featured

Surat Terbuka KM ITB: Adakah Hubungannya dengan 121?

Kebijakan yang diambil pemerintah pada awal tahun ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Mahasiswa tidak ketinggalan ikut menyuarakan pendapatnya. Contohnya adalah aksi “121” yang dilakukan di 19 titik oleh BEM Seluruh Indonesia. Lantas, bagaimana dengan KM ITB?

Mengawali tahun 2017, Kabinet KM ITB memberikan pernyataan sikap mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam surat terbuka KM ITB kepada pemerintah, terdapat 5 poin kebijakan yang dikritisi, yakni keputusan kenaikan harga BBM non-subsidi, pencabutan subsidi listrik 900 VA, masa depan hilirisasi minerba, kenaikan harga STNK, TNKB, dan BPKB, serta pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

Lima Poin Kebijakan yang Dikritisi

Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan. Hal ini karena penetapan harga dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pertamina sebagai Badan Usaha, bukan Menteri ESDM, serta harganya dievaluasi tiap 2 minggu sekali sesuai harga pasar. Padahal, penyerahan harga BBM terhadap mekanisme pasar telah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan MK Perkara No 002/PUU-1/2003. Kabinet sendiri menilai bahwa dalam poin ini, yang harus ditekankan bukan pada kenaikan harganya, namun pada mekanisme kenaikannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Mengenai pencabutan subsidi listrik 900 VA, meskipun pemerintah mengklaim bahwa hal ini dilakukan karena sebagian besar penggunanya adalah dari golongan mampu, namun pencabutan subsidi ini tetap dianggap tidak tepat. Hal ini karena pencabutan ini akan menyebabkan inflasi dan “pemiskinan relatif” terutama untuk masyarakat menengah. Selain itu, listrik 900 VA merupakan salah satu komponen hidup layak yang diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 sehingga seharusnya dilakukan penyesuaian upah minimum yang sayangnya tidak dilakukan.

Lalu, rencana hilirisasi minerba oleh pemerintah juga dinilai masih kurang tepat serta bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam UU No. 4 Tahun 2009, dijelaskan bahwa seharusnya komoditas mineral logam, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium tidak boleh dijual tanpa dimurnikan terlebih dulu sejak 2014. Namun dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan Keempat PP 23/2010, penjualan komoditas tersebut masih dapat dilakukan hingga 2017. Selain itu, tidak adanya tembaga dalam komoditas yang diatur cukup mengecewakan karena tembaga adalah komoditas yang memiliki total jumlah sumberdaya dalam bentuk bijih terbesar. Maka dengan dikeluarkannya RPP ini, Presiden dianggap menyalahi sumpahnya untuk menjalankan undang-undang selurus-lurusnya.

Selanjutnya, tujuan kenaikan biaya pengurusan STNK, TNKB, dan BPKB dinilai kurang tepat. Alasan kenaikan untuk mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk menutupi kebocoran APBN dinilai tidak pro rakyat. Selain itu, justifikasi bahwa kenaikan ini akan mengurangi konsumsi kendaraan bermotor juga dianggap tidak tepat karena PNBP yang didapat tidak diatur untuk digunakan pada pengembangan transportasi publik yang layak atau tidak. Lembaga-lembaga pemerintah yang ada mulai dari Polri, BPK, DPR, hingga Presiden terkesan saling lempar tanggung jawab mengenai masalah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa ada miskoordinasi yang parah antar lembaga negara.

Terakhir, rencana Menkopolhukam Wiranto untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional dianggap hanya akan membebani pengeluaran negara. Tugas dan tanggung jawab dewan tersebut juga sebenarnya adalah tugas pemerintah umum yang ditunjang oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembuatan dewan ini malah menunjukkan bahwa pemerintah ingin melempar tanggung jawabnya yang telah diamanatkan pada UU No. 23 Tahun 2014.

Dengan lima poin di atas, KM ITB dalam surat terbuka tersebut menghimbau Jokowi sebagai Presiden RI untuk berhenti mengelola Indonesia secara serampangan dan terus berpihak kepada rakyat. Selain itu, Kabinet juga akan melakukan aksi mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden jika dalam 90 hari tidak ada tanggapan serius dari pemerintah.

Persetujuan Kongres

Dalam merilis pernyataan sikap yang membawa nama KM ITB, Kabinet diharuskan meminta persetujuan Kongres KM ITB yang merupakan perwujudan massa KM ITB sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kabinet menyelenggarakan audiensi pada hari Minggu (08/01/16) yang dihadiri lima belas senator untuk membahas draft surat terbuka. Pada audiensi tersebut, Kongres menilai konten tuntutan surat terbuka sudah cukup baik. Akan tetapi, Kongres menggarisbawahi kurangnya data dan hasil kajian serta pemilihan kata yang kurang “enak” dibaca oleh masyarakat umum.

Yehezkiel David P. (TM’13), senator HMTM “Patra”, menuturkan bahwa Kabinet diharuskan merevisi beberapa bagian draft surat terbuka. Kongres juga mengarahkan Kabinet untuk mengkaji lagi penggunaan kata “serampangan” dan tata bahasa surat tersebut. Selain itu, rencana aksi 90 hari setelah surat terbuka rilis dinilai Kongres masih menggantung dan perlu dipertimbangkan lagi. Dari hasil audiensi, Kongres dan Kabinet sepakat untuk meloloskan surat terbuka jika Kabinet telah merevisi hal-hal yang dipersoalkan.

Esok harinya (09/01/16), hasil revisi surat terbuka didiskusikan kembali dengan sembilan senator. Perbaikan konten pada draft hasil revisi dinilai sudah cukup baik karena telah disesuaikan dengan data dari himpunan yang berkaitan dengan isi draft surat terbuka. Akan tetapi, Kongres masih mempersoalkan penggunaan kata “serampangan”.

“Kabinet memiliki argumen dengan kajian berdasar KBBI bahwa sinonim kata serampangan lainnya tidak dapat menyampaikan maksud dari pembuatan surat tersebut. Pembahasan cukup panjang mengenai kata ‘serampangan’ tersebut, dan akhirnya kami mengambil jalan tengah yaitu melakukan penambahan definisi serampangan menurut KBBI di poster terbitan surat terbuka, dan di bagian akhir surat terbuka tersebut agar pembaca dapat lebih menangkap maksud baik dari surat tersebut,” jawab David ketika ditanya solusi yang diambil kedua pihak terkait kata “serampangan”.

Dalam diskusi internal Kongres tidak ada senator yang terang-terangan menentang diterbitkannya surat terbuka. “Senator tidak ada yang menyatakan tidak setuju, yang menyampaikan pendapat lebih ke arah setuju dengan beberapa syarat, selebihnya diam,” ujar David. Atas dasar tersebut, Kongres pun meloloskan draft surat terbuka hasil revisi untuk diterbitkan ke publik.

“Mungkin ini juga evaluasi untuk Kongres dan massa kampus karena pada saat itu, mungkin pengaruh liburan dan lainnya, sehingga aspirasi bottom-up sangat tidak ideal. Beberapa lembaga baru menyampaikan ketidaksetujuan dan pendapat ketika surat ini sudah diterbitkan, bukan melalui Senator nya sebelum surat diterbitkan. Jadi memang ini evaluasi bersama baik untuk Kongres secara khusus nya, dan massa kampus KM ITB secara umumnya. Dan kami berjanji untuk memperbaiki proses ini, dan memikirkan strategi tindak lanjut nya bersama Kabinet KM ITB,” pungkas David.

Alumni Pun Ikut Berpendapat

Tak semua orang setuju dengan surat terbuka ini. Arion Batara, seorang alumni ITB, pada media Pappub menyatakan bahwa kritik mahasiswa atas pemerintah salah sasaran. Mahasiswa seharusnya mengkritisi penerimaan APBN yang rendah di era Jokowi yang defisit sejak tahun 2014. Kesimpulan-kesimpulan yang diambil juga didasari oleh data yang kurang tepat. Selain itu, Batara juga mengkritik mahasiswa yang mempermasalahkan kerukunan sosial, padahal beberapa minggu lalu (07/12/16) terjadi pengusiran acara natal di Sabuga oleh suatu ormas yang mengatasnamakan umat Islam Bandung. Mahasiswa dianggap belum pantas mengeluarkan surat terbuka tersebut ketika mereka kurang peka terhadap kejadian di dekat kampus sendiri.

KM ITB dan Aksi 121

Perilisan surat terbuka KM ITB sangat berdekatan dengan aksi 121 yang dikoordinasikan dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Akan tetapi, David membantah bahwa surat terbuka ini memiliki keterkaitan dengan aksi tersebut. David menuturkan, “Surat ini murni dari ajuan Kabinet untuk sikap KM ITB, dan aksi itu pun untuk 90 hari kerja ke depan. Seperti mengutip kata Ketua Kabinet KM ITB kita, Dhika Zein, di salah satu media, kita memang ‘wait and see’ terhadap tanggapan dari pemerintah.”

“Dari Kongres KM ITB, melihat respon dari massa kampus, menyatakan tidak menyetujui KM ITB hadir dan ikut serta dalam aksi 121 yang dikoordinasikan oleh BEM SI,” lanjut David.

Terlepas dari pro dan kontra yang mewarnai protes mahasiswa, semua ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang sudah seharusnya didukung dan dilindungi. Semoga apa yang telah dilakukan mampu mendorong bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi.

Surat selengkapnya dapat dilihat di tautan ini.

Penulis: Muhammad Ghaffar Mukhlis

Reporter: Clarissa Ruby Fortuna

Ilustrasi: Hana Azalia

Editor: Juang Arwafa Cita

Komentar