Berita

KM ITB Minta Pemerintah Tegas dalam Menangani Kasus Freeport

Gonjang-ganjing perseteruan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) terdengar hingga ke tanah ganesha. Tepat satu minggu setelah diterbitkannya surat ultimatum PT FI kepada pemerintah Indonesia, Kabinet KM ITB akhirnya mengeluarkan sikapnya mengenai kisruh yang melanda PT Freeport Indonesia.

Polemik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Kerjasama Freeport dan pemerintah Indonesia diawali dengan disepakatinya pola kontrak karya pada tahun 1967. Melalui pernyataan sikapnya, KM ITB menilai ada beberapa kesepakatan yang cenderung merugikan pemerintah. Hal-hal tersebut diantaranya adalah kesetaraan posisi pemerintah dengan perusahaan sehingga posisi tawar pemerintah tidak lebih tinggi dari PT FI. Tidak adanya peraturan pengelolaan lingkungan, progam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan penduduk dan pengusaha lokal, program divestasi, dan usaha menaikkan nilai jual hasil galian semakin memperlemah posisi pemerintah Indonesia.

Pemberlakuan Kontrak Karya tersebut diharapkan berakhir seiring diterbitkannya UU No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut, pola kerja sama Kontrak Karya diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain mengatur kewajiban perusahaan dalam melakukan good mining practice, reklamasi, pemanfaatan tenaga kerja setempat, pengikutsertaan pengusaha lokal, dan program peberdayaan masyarakat, UU No. 4 tahun 2009 juga mengatur pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak UU tersebut dirilis (12 Januari 2014).

Perbandingan IUPK dan Kontrak Karya

Penerbitan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan kembali kewajiban pengolahan pemurnian di dalam negeri sesuai UU No. 4 tahun 2009.

Dalam keberlangsungannya, pemerintah mengeluarkan PP RI No. 1 tahun 2014 mengenai perubahan kedua PP No. 23 tahun 2010  yang dianggap KM ITB berkontradiksi dengan UU No. 4 tahun 2009. Pada PP ini disebutkan bahwa perusahaan diizinkan mengekspor mineral logam tanpa dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri. KM ITB melihat adanya inkonsistensi dan ketidaktegasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan. KM ITB juga menilai penerbitan PP RI No. 1 tahun 2014 sebagai sebuah kemunduran yang mengingkari cita-cita pendiri bangsa serta melanggar UU No 4 tahun 2009.

Tiga tahun berlalu, pemerintah Indonesia kembali melakukan pengubahan yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 tahun 2010. KM ITB menilai penerbitan PP ini sebagai harapan baru dalam menegakkan kedaulatan sumber daya mineral di Indonesia. Implikasi dari diterbitkannya PP ini adalah penghentian ekspor konsentrat PT FI. Freeport dapat kembali melakukan ekspor konsentrat dengan mengubah status Kontrak Karya menjadi IUPK. Perubahan status PT FI menjadi IUPK mengaharuskan adanya penambahan nilai produk dalam lima tahun kedepan serta kewajiban melakukan divestasi hingga 51% paling lambat sepuluh tahun ke depan.

Freeport Melawan

Perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK dirasa sangat baik dalam memperbaiki posisi pemerintah Indonesia, namun sebaliknya bagi PT FI, status baru ini dianggap sebagai ‘perampasan bisnis’. PT FI yang mengirimkan proposal kepada pemerintah yang berisi perpanjangan kontrak hingga 2041, mekanisme pajak yang tetap seperti kontrak karya dan adanya jaminan hukum dan fiskal dari pemerintah Indonesia. Sikap PT FI  diartikan KM ITB sebagai penolakan atas pemberlakuan peraturan perundangan di Indonesia.

FREEPORT

Tanpa menanggapi pengajuan PT FI, Kementerian ESDM menerbitkan IUPK PT FI yang kemudian dijawab tegas oleh PT FI bahwa belum ada kesepakatan apapun antara pemerintah Indonesia dengan PT FI. PT FI pun menaikkan tawarannya dengan mengeluarkan ancaman pengurangan karyawan. Ancaman ini dinilai tidak etis oleh KM ITB karena PT FI menjadikan karyawan seakan sebagai alat untuk memperoleh izin ekspor, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan izin ekspor PT FI dengan syarat bahwa perusahaan harus mematuhi UU No. 4 tahun 2009.

Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, induk perusahaan PT FI, Richard C. Adkerson melayangkan surat ultimatum kepada pemerintah Indonesia  yang menyatakan bahwa jika dalam waktu 120 hari pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada, maka pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase. KM ITB menilai ultimatum Freeport sebagai ketidakmauan perusahaan AS ini dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sikap KM ITB

Berdasarkan tiga opsi yang ditawarkan Kementrian ESDM, KM ITB memandang bahwa diskusi antara pemerintah Indonesia dengan PT FI terkait keinginan dan kekhawatiran masing-masing pihak, menjadi opsi yang paling memungkinkan. Jika melihat opsi perubahan UU Minerba, opsi tersebut dapat mengkhianati semangat hilirisasi minerba Indonesia dan memberi kesan hokum Indonesia yang fleksibel. Sedangkan opsi ketiga, menempuh jalur arbitrase internasional, dipandang sebagai opsi yang tidak pasti bagi Indonesia; apakah akan diuntungkan atau semakin dirugikan oleh hasilnya.

Dalam pernyataan sikapnya, KM ITB mengkritisi tindakan tidak etis PT Freeport Indonesia atas PHK karyawan sebagai alat untuk mendapatkan izin ekspor serta mengimbau kedua belah pihak untuk menjunjung etika dan ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan, KM ITB juga mendorong pemerintah untuk konsisten dan tegas dalam menerapkan perundang-undangan, termasuk IUPK. KM ITB pun menuntut pemerintah untuk memerhatikan nasib karyawan PT Freeport Indonesia secara khusus supaya dapat terpenuhi haknya.

Di akhir pernyataan sikap yang dibubuhi nama Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, Ardhy Rasy Wardhana, KM ITB mendoakan pemerintah agar tidak serampangan dalam mengelola negara demi terciptanya kedaulatan dan kemakmuran Bangsa Indonesia.

Pernyataan sikap KM ITB :  bit.ly/sikapfreeportKMITB

Penulis: Rahma Rizky A.

Editor: Juang Arwafa Cita

Infografis: Hana Azalia, Joscha Gabriel

Komentar