Berita

KM ITB Pertanyakan Hak Angket KPK

Ketuk palu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, pada 29 April 2017 lalu berbuntut polemik panjang. Dalam sidang paripurna di hari itu, DPR meloloskan penggunaan hak angket terhadap tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perdebatan terkait keputusan tersebut semakin mengeruh dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR yang diresmikan dalam sidang paripurna di hari berikutnya.

Pengguliran hak angket dan pembentukan Pansus membuahkan protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Kabinet KM ITB pun turut berpartisipasi dalam menyoalkan isu tersebut. Bersama dengan BEM UI, komunitas Gerakan Anti Korupsi (GAK), Forum Guru Besar (FGB) dan organisasi masyarakat lainnya, perwakilan KM ITB turun ke jalanan di depan gedung DPR untuk mengadakan aksi antikorupsi pada tanggal 7 Juli 2017. Sayangnya, respon dan jawaban para wakil rakyat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kecacatan Prosedur Hukum

Melalui rilis pers yang diterbitkan Kabinet KM ITB pada tanggal 8 Juli 2017, Kabinet KM ITB menyoalkan prosedur pelolosan hak angket yang diduga cacat hukum. Kabinet KM ITB menilai dasar pembahasan hak angket terhadap KPK patut dipertanyakan. Pengguliran hak angket terhadap KPK berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan beberapa anggota DPR itu sendiri. Melalui hak angket, DPR berupaya membuat KPK menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekaman pemeriksaan salah satu terdakwa dalam kasus tersebut, Miryam Haryani. Rekaman pemeriksaan Miryam Haryani berisikan nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. DPR beralasan dengan didapatnya BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam Haryani, investigasi mendalam dapat dilakukan terhadap nama-nama yang terdapat di dalam rekaman tersebut.

Kabinet KM ITB mempertanyakan kesesuaian pernyataan Miryam Haryani yang dijadikan latar belakang penggunaan hak angket dengan Pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014 yang mengatur penggunaan hak angket DPR terbatas pada penyelidikan kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Upaya DPR membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dengan alasan untuk kemudian diinvestigasi sendiri oleh DPR dinilai Kabinet KM ITB tidak sesuai dengan fungsi legislatif lembaga tersebut.

Aksi Antikorupsi 7 Juli 2017

Kabinet KM ITB telah melakukan kajian terkait polemik hak angket DPR terhadap KPK. Akan tetapi, Kabinet KM ITB menilai kondisi internal organisasi belum siap untuk mengeluarkan sikap terbuka secara mandiri. Oleh karena itu, Kabinet KM ITB memutuskan untuk berpartisipasi dalam aksi antikorupsi 7 Juli 2017 dengan agenda mimbar bebas di depan gedung parlemen dan audiensi langsung dengan pihak DPR yang dijanjikan akan diwakilkan oleh Fahri Hamzah dan/atau Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI. Kongres KM ITB juga telah memberikan lampu hijau dan menyetujui partisipasi Kabinet KM ITB dalam aksi tersebut.

Akan tetapi, audiensi langsung dengan pihak DPR tidak dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Baik Fahri Hamzah maupun Fadli Zon tidak dapat menghadiri audiensi tersebut dan akan digantikan oleh Agun Gunandjar serta beberapa anggota DPR lain yang merupakan bagian dari Pansus hak angket DPR terhadap KPK. Hal tersebut menimbulkan penolakan dari massa aksi antikorupsi. Bersama dengan massa aksi antikorupsi lainnya, Kabinet KM ITB menolak mengakui keberadaan Pansus hak angket DPR sehingga massa aksi juga menolak untuk berdiskusi dan melaksanakan audiensi dengan Pansus.

Akan tetapi, massa aksi antikorupsi memutuskan tetap mengirimkan perwakilan mahasiswa dari KM ITB dan IKM UI ke dalam gedung DPR dengan tujuan utama menyatakan sikap dan mengajak anggota DPR RI untuk keluar dan berdialog langsung dengan massa aksi antikorupsi. KM ITB diwakili oleh Ardhi Rasy Wardhana (TM’13), Kurnia Sandi Girsang (TI’13) dan Said Fariz Hibban (ME’14) dalam menyatakan sikap KM ITB terkait kasus hak angket terhadap KPK. Pertemuan ini didokumentasikan dalam bentuk video oleh Kominfo Kabinet KM ITB.

Secara bergiliran, perwakilan mahasiswa menyampaikan sikapnya. Ketua Kabinet KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana, menegaskan kembali bahwa tujuan kehadiran perwakilan massa aksi antikorupsi di dalam gedung DPR bukanlah untuk berdialog atau pun mendengarkan penjelasan dari Pansus hak angket terhadap KPK. Ardhi mengajak para anggota DPR untuk berdialog diluar bersama seluruh massa aksi antikorupsi.

Suasana pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Pansus hak angket terhadap KPK kian memanas dengan semakin tingginya volume dan nada suara yang keluar dari kedua belah pihak. Puncaknya adalah pernyataan M. Syaeful Mujab, Ketua BEM UI, yang mempertanyakan adanya dugaan keterlibatan anggota Pansus dalam kasus korupsi. Tudingan tersebut menimbulkan perdebatan sengit antara Masinton Pasaribu, salah satu anggota Pansus hak angket terhadap KPK, dengan perwakilan mahasiswa.

Dalam perdebatan tersebut, Masinton menyampaikan pernyataan-pernyataan yang semakin menyulut emosi perwakilan massa aksi. Dari perkataan Masinton, perwakilan massa aksi antikorupsi mencium adanya gelagat pembelaan terhadap terpidana kasus korupsi. Suasana semakin riuh saat Masinton melontarkan penyataan untuk jangan terlalu berlaku kejam pada para terpidana koruptor.

Perwakilan Kabinet KM ITB dan BEM UI Menolak Keberadaan Pansus Hak Angket DPR

Penolakan terhadap keberadaan entitas Pansus hak angket membuat perwakilan mahasiswa tidak mau menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. Dengan tidak ditandanganinya daftar hadir oleh perwakilan mahasiswa, Agun Gunandjar menilai pertemuan hari itu tidak dapat dianggap sebagai forum resmi yang masuk ke berita acara negara. Oleh karena itu, anggota DPR tidak berkewajiban memenuhi tuntutan untuk berdialog langsung dengan massa aksi antikorupsi karena tidak adanya landasan dan kesepakatan yang telah diputuskan dalam sebuah forum resmi.

Di akhir pertemuan, perwakilan mahasiswa tetap tidak mau mengakui keberadaan Pansus hak angket dan tidak juga menandatangani daftar hadir pertemuan. Oleh karena itu, ajakan dialog terbuka dari perwakilan mahasiswa tidak digubris oleh Agun Gunandjar dan anggota Pansus hak angket lainnya.

Dalam penutup rilis persnya, Kabinet KM ITB kembali menegaskan komitmen untuk terus menindaklanjuti hasil dari aksi antikorupsi 7 Juli 2017 melalui tindakan-tindakan yang akan didiskusikan dalam pertemuan strategis dengan lembaga-lembaga eksternal lainnya. Kabinet KM ITB juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal kebijakan DPR yang dianggap menyimpang dan tetap cerdas dalam membaca menyikapi situasi. []

Rilis pers Kabinet KM ITB: http://bit.ly/RilisPersKMITBAksiSimpatikKPK
Dokumentasi pertemuan perwakilan mahasiswa dan Pansus hak angket KPK: http://bit.ly/DebatMahasiswaDPR

Penulis: Juang Arwafa Cita
Ilustrasi: Hamdi Alfansuri

Komentar