Artikel Berita

Memorandum I : Salah Logo Aksi Kabinet dan KM ITB

Kesalahan pencantuman logo pada video 1000 hari Jokowi berujung pada Memorandum I yang dikeluarkan oleh Kongres KM ITB. Akan tetapi, kejadian ini memiliki isu tersendiri. Bisakah publik membedakan aksi kabinet dan aksi KM ITB? Apakah audiensi Kongres yang seringkali memakan waktu bisa mengakomodasi kebutuhan kabinet untuk bergerak secara taktis?

Senin (17/7) akun LINE resmi KM ITB merilis video berjudul “APA YANG TERJADI DI 1000 HARI JOKOWI INI?”. Video tersebut bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari aksi Anti Serampangan yang dilakukan pada 19 Mei 2017. Publikasi video tersebut tentu saja memicu kontroversi baik di media sosial maupun di kalangan internal ITB sendiri. Buntutnya, kasus ini berujung pada pemberian Memorandum I oleh Kongres kepada Kabinet KM ITB. Di tengah informasi yang simpang siur, apa yang sesungguhnya terjadi?

Kronologi

Setelah sebelumnya menggulirkan aksi Anti Serampangan pada 19 Mei dan aksi Satu Indonesia pada 1 Juni, Kabinet KM ITB merilis video 1000 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 17 Juli lalu. Konten video ini diambil dari hasil kajian sebelumnya terkait kedua aksi tersebut. Dalam video tersebut, Kabinet mengkritik kinerja Kabinet Jokowi yang dinilai hanya mementingkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi saja tanpa mempertimbangkan hati nurani. Meningkatnya konflik agraria, pencabutan subsidi energi, dan pelanggaran yang dilakukan dalam beberapa proyek pembangunan menjadi alasan pernyataan tersebut.

Sayangnya, rilis video ini tidak diiringi dengan audiensi Kabinet kepada Kongres. Menurut PJS Ketua Kongres KM ITB, Dwi Bintang Susetyo (TM ’14), terdapat beberapa poin yang dibahas Kongres mengenai dugaan pelanggaran oleh Kabinet. Pertama, terdapat indikasi bahwa video tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap. Hal ini terlihat dari penggunaan diksi “ketimpangan semakin parah” dan “mari lebih bijak terhadap arus-arus framing media”. Kedua, terdapat pengatasnamaan KM ITB oleh Kabinet yang diindikasikan oleh adanya lambang KM ITB.

Padahal, pernyataan sikap oleh Kabinet yang mengatasnamakan KM ITB harus melewati audiensi oleh Kongres. Akhirnya pada tanggal 24 Juli, Kongres KM ITB melakukan audiensi untuk membahas dugaan pelanggaran. Menurut Bintang, Kabinet beralasan bahwa konten video tersebut berasal dari kajian untuk aksi sebelumnya yang sudah diaudiensikan kepada Kongres. Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu dilakukan audiensi lagi.

Namun, Kongres berpandangan bahwa terdapat perbedaan konteks dari konten video dengan aksi 19 Mei dan 1 Juni. Misalnya pada kalimat “mari lebih bijak terhadap arus-arus framing media di sekitar kita”. Dalam aksi 1 Juni konteksnya adalah persatuan bangsa, sementara dalam video konteksnya adalah pemberitaan media yang hanya memberitakan sisi positif saja dari pemerintahan Jokowi.

Akhirnya pada 30 Juli Kongres manjatuhkan peringatan keras pada Kabinet KM ITB berupa Memorandum I. Kabinet juga diwajibkan untuk menghapus video tersebut dari seluruh akun resmi KM ITB, menyelenggarakan forum diskusi publik, dan membuat video hasil diskusi yang lebih komprehensif.

Sayangnya, sidang pada 30 Juli hanya dihadiri oleh 18 dari 35 anggota Kongres. Untuk menghindari cacat formal karena kehadiran sidang yang kurang dari ½ n+1, pada 2 Agustus diadakan sidang kembali yang menghasilkan TAP 19/2017. TAP tersebut membatalkan TAP 17/2017 yang sebelumnya disahkan Kongres. TAP 19/2017 tetap memiliki substansi yang sama dengan TAP sebelumnya.

Tanggapan Kabinet Terkait Memorandum

Di lain kesempatan, Boulevard juga mewawancarai Kurnia Sandi Girsang (TI’13) terkait diterbitkannya Memorandum I oleh kongres KM ITB. Menurut Menteri Koordinator Sosial Politik Kabinet Suarasa ini, Kabinet sangat menghargai keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif tersebut. “Kongres sudah menjalankan tugas dan wewenangnya,” ujarnya ketika ditemui di sekre kabinet KM ITB.

Akan tetapi, Sandi memiliki pandangan tersendiri tentang poin-poin yang menjadi inti masalah dari memorandum tersebut. Pada poin tiga opini yang pada akhirnya hanya satu saja yang dianggap pelanggaran, pria ini mempertanyakan tentang batasan yang jelas. Pada forum audiensi kemarin, kabinet juga sudah memaparkan bahwa kalimat-kalimat yang dipermasalahkan dalam video merupakan kesimpulan dari data yang telah diberikan. Kabinet merasa bahwa banyak dari TAP Kongres yang harus diperjelas agar tidak menyebabkan salah tafsir.

Meski berbeda pandangan, Selvi (GL’13), Menko Komunikasi dan Informasi, memberikan pesan kepada kongres agar tetap menjadi badan yang paling berdaulat di KM ITB. Pesan tersebut merupakan isampaikan pada saat audiensi dengan kongres yang lalu. Sandi mengangguk setuju dengan pandangan Selvi tersebut.

Dibalik Video 1000 Hari Jokowi

Beberapa orang mungkin bertanya apakah video tersebut dimaksudkan untuk eskalasi isu atau tidak. Video yang dirilis tepat pada 1000 hari Jokowi tersebut merupakan pemanfaatan momentum sekaligus follow up dari aksi yang dilaksanakan pada hari kebangkitan nasional. Penentuan isu yang tersurat di dalam video juga tidak jauh dari peran Kabinet KM ITB yang baru-baru ini menjabat sebagai koordinator isu infrastruktur setelah sebelumnya pada kepemimpinan Dhika (SI’12) menjabat sebagai koordinator isu energi.

Video ini awalnya dirancang sebagai sikap Kabinet KM ITB sehingga memang tidak memerlukan audiensi dengan Kongres. Akan tetapi karena kesalahan pencantuman logo yang salah, Kongres akhirnya menjatuhkan sanksi atas keluarnya video ini.

Ketika ditanya tentang alasan video ini menjadi video yang membawa nama Kabinet dan bukan KM ITB, ada tiga alasan. Pertama, adalah sebagai video ini merupakan eksperimen Kabinet dalam mengeluarkan sikap atau melakukan aksi. Kedua, perilisan video harus dilakukan secepatnya untuk memanfaatkan momentum yang terjadi. Terakhir, ada keterbatasan internal yang disebabkan sebagian besar mahasiswa S1 ITB sedang dalam masa liburan.

Aksi Kabinet Tanpa KM ITB

Sistem KM ITB membuat Kabinet harus melakukan audiensi terlebih dahulu ke Kongres untuk memastikan seluruh konten disetujui oleh massa KM ITB. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga kabinet sesuai pada jalurnya. Akan tetapi di era informasi seperti sekarang kecepatan menjadi hal yang sangat krusial. Isu mudah berkembang dan menguap begitu saja dengan cepat.

Ketika kabinet mengeluarkan suatu pernyataan sikap atau bahkan mengagas aksi, apakah publik bisa membedakan antara mana aksi kabinet dan mana yang aksi KM ITB? Video 1000 hari Jokowi saja bisa jadi merupakan bukti bahwa di dalam internal KM ITB saja dapat terjadi kekeliruan dalam menyematkan logo kabinet atau KM ITB.

Sebenarnya, Kabinet bisa saja melakukan pernyataan sikap dengan mengatasnamakan Kabinet sendiri tanpa membawa KM ITB. Tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, Bintang menambahkan, “Kita sangat menyayangkan kalau Kabinet bergerak sendiri. Ujungnya nanti kayak FKHJ dulu atau BEM yang masing-masing jalan sendiri. Padahal ini kan Keluarga Mahasiswa, kalau bisa yang bergerak semuanya, bukan satu lembaga saja.” []

Reporter: Reporter: Teo Wijayarto (STI’15), M. Ghaffar Mukhlis (BM’15),  Rahma Rizky A. (EB’16)
Illustrator: Hana Azalia (KR’15)
Editor: Juang Arwafa CIta (BE’15)

Komentar