Berita

Problematika UKT Semester 9

Jumat (4/8) dilaksanakan diskusi publik beserta massa KM ITB untuk membahas kelanjutan kajian UKT Semester 9 sebelum diaudiensikan ke Kongres KM ITB. Diskusi ini diinisiasi oleh Kemenkoan Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma). Massa kampus yang hadir turut memberikan pandangannya mengenai permasalahan UKT dan berkeluh kesah mengenai permasalahan di prodinya. Mulai dari UKT bersubsidi yang rumornya akan dicabut sampai UKT SBM yang tidak jelas besaran subsidi yang diberikan.

Diskusi diawali dengan penjabaran sistem UKT oleh  Muhammad Bayu Pratama (GD’14), Menteri Advokasi Kebijakan Kampus. Penjabaran sesuai dengan Draft Kajian ( yang dikeluarkan sebelumnya. Bayu menegaskan bahwa UKT yang dibebankan berasal dari kebutuhan BKT 8 semester per mahasiswa lalu dibagi menjadi 8 semester. Dengan demikian UKT semester 9 menjadi tidak jelas dasar penentuannya.

Sempat menyeruak juga isu subsidi UKT untuk semester 9 dihilangkan. Namun menurut Bayu, setelah wawancara dengan Pak Sandro, (Ketua LK ITB) mahasiswa semester 9 masih bisa mendapat subsidi asalkan mengajukan surat permohonan keringanan kembali. Adli, massa KM ITB, menambahkan bahwa dalam surat keputusan rektor terkait UKT, hanya ada rentang UKT dari Rp 0-Rp 10.000.000 dan tidak ada aturan yang secara tegas mengatur subsidi. Nadhirah Nuha Shofura (DP’13), Menteri Kebutuhan Dasar, mengatakan akan mengklarifikasi lebih lanjut masalah subsidi ini ke LK.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa jurusan yang sulit untuk lulus 8 semester. Prodi Arsitektur menjadi yang paling sering dibahas dalam diskusi ini. Hal ini karena mahasiswa Arsitektur memiliki kewajiban Kerja Praktek (KP) 2 bulan dan dilakukan setelah libur semester 8 atau setelah sidang. Selain itu menurut Ardhi Rasy Wardhana (TA’13), Presiden KM ITB, mahasiswa Arsitektur sulit untuk mendapatkan subsidi UKT di semester 9.

Mempertanyakan UKT SBM

Selain UKT semester 9, dibahas juga masalah UKT SBM yang menurut Henny (MB’15) tidak jelas dasar penentuannya. Menurutnya mahasiswa SBM sebenarnya bisa mengajukan subsidi, namun besarannya tidak jelas setiap tahun, kadang UKT dalam kelipatan 4 juta atau 5 juta. Selain itu, terdapat juga UKT SP yang harus dibayar penuh (tidak bisa mengajukan subsidi). Biasanya mahasiswa SBM juga dipersulit ketika ingin mengajukan banding baik ke LK maupun KESMA.

Fauzan Makarim (TM’13), MWA-WM, menjelaskan bahwa SBM bisa seperti itu karena mereka memiliki otonomi  sendiri. Selain itu karena SBM menggunakan jalur penerimaan reguler yaitu SNMPTN dan SBMPTN, seharusnya kebijakan UKT-nya sama yaitu maksimal 10 juta per semester. Dengan demikian UKT SBM yang mencapai 20 juta per semester dipertanyakan legalitasnya.

Kajian UKT SBM ditutup dengan pernyataan Bayu yang menegaskan bahwa Kabinet setuju dengan SBM terkait masalah UKT dan akan ikut memperjuangkannya asalkan teman-teman dari SBM siap memperjuangkan hal tersebut.

Pernyataan Sikap

Solusi yang ditawarkan masih sama dengan draft kajian , yaitu pemberlakuan sistem pembayaran per SKS seperti pada Semester Pendek (SP). Tidak ada banyak pertentangan pada poin ini. Hanya terdapat masukan dari Faris (KL’14) untuk mempertimbangkan mahasiswa semester 9 yang masih mengambil banyak SKS (20-24) yang kemungkinan malah membayar lebih tinggi dari UKT awalnya. Ardhi menyarankan agar ditetapkan batas atas pembayaran yang nilainya sesuai dengan UKT mahasiswa tersebut.

Reza dari MTI mengingatkan bahwa tuntutan poin pertama terkait transparansi kemungkinan akan ditolak. Jika begitu, balasan dari pihak ITB harus jelas terkait alasan penolakannya. Senada dengan Reza, Reynaldi (TI’14) mengingatkan bahwa lebih baik memperjuangkan mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah tapi terkendala UKT. Solusi diusahakan bukan ke arah transparansi, tapi untuk membantu teman-teman yang kesulitan membayar UKT.

Diskusi diakhiri pukul 22.45 dengan menghasilkan 4 kesimpulan. Pertama, membuat multichat untuk pembahasan UKT SBM bersama MWA-WM dan KM SBM. Kedua, verifikasi informasi pencabutan subsidi UKT ke Direktorat Keuangan. Ketiga, menyampaikan hasil kajian untuk proses audiensi kepada pihak rektorat. Terakhir, melakukan pencerdasan publik tentang UKT Semester 9. []

Reporter: Muhammad Ghaffar Mukhlis (BM’15)
Editor: Juang Arwafa Cita (BE’15)

Komentar