Berita Kampus

Referendum K3M, Lalu Apa?

Saat ini, informasi yang tersebar di banyak media mewartakan bahwa Kabinet KM ITB sedang memasuki masa referendum. Lalu, sebenarnya apa itu referendum? Jika ditilik dari Konsepsi KM ITB amendemen 2015, referendum ialah salah satu mekanisme pengambilan kebijakan Kongres KM ITB yang dikembalikan kepada seluruh anggota KM ITB. Kongres KM ITB telah menetapkan Mekanisme Referendum Penurunan Ketua Kabinet KM ITB 2018-2019 melalui pemungutan suara massa KM ITB. Pemungutan suara untuk referendum ini akan berakhir pada tanggal 7 September 2018, lalu bagaimana kondisi KM ITB setelahnya?

Dampak Referendum dari Kacamata Kabinet KM ITB
Salah satu lembaga yang terkena dampak dari referendum ini ialah Kabinet KM ITB. Boulevard ITB berhasil mewawancarai dua petinggi Kabinet KM ITB, yakni Afif Pajar (MS’14) dan Galih Norma (PL’14). Afif selaku Sekretaris Jenderal Kabinet KM ITB menjelaskan seharusnya massa KM ITB tahu bahwa ketika presiden turun dan kabinet demisioner, ada kemungkinan ranah-ranah pergerakan dan pelayanan mahasiswa akan terhambat. “Kita khawatir sebenarnya massa KM ITB nggak melihat ini sebagai satu ancaman,” ungkapnya. Afif juga mengatakan terdapat dua pertanyaan besar yang akan timbul dari hal tersebut. Pertama, mengenai kepastian siapa yang akan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif. Kedua, mengenai keberlangsungan program yang akan dan telah dijalankan. Ia mempermasalahkan Kongres KM ITB yang dirasa belum antisipatif untuk dapat memberikan kejelasan tentang hal tersebut.

Selain konsekuensi di internal, eksternal KM ITB juga akan terdampak. Galih, Menko Sosial Politik Kabinet KM ITB, merasa referendum ini akan mencoreng nama KM ITB di hadapan pihak eksternal kampus, baik masyarakat luar maupun BEM-BEM universitas lain. Ia juga menyayangkan keputusan Kongres KM ITB yang dirasa olehnya hanya memikirkan KM ITB dan kurang mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak eksternal, khususnya pada BEM SI yang tengah berharap KM ITB sebagai koordinator pusat bisa memberikan narasi yang dapat menggerakkan mereka. “Jujur aja, kayak gini sebenarnya menghambat,” ungkapnya.

Mahasiswa angkatan 2018 pun tak luput dari dampak referendum. Saat OSKM, mereka diberikan impresi keadaan kemahasiswaan yang ideal, mereka lalu dihadapkan pada kesenjangan yang terjadi antara realita dan kondisi ideal tersebut. Hal ini, menurut Afif, berpotensi meningkatkan potensi timbulnya rasa antipati mereka terhadap kemahasiswaan. Tetapi, di sisi lain, Galih merasa referendum dapat menjadi momentum bagi angkatan 2018 untuk lebih mencari tahu dan diharapkan bisa menjalankan perannya dengan baik. “Sehingga dalam menentukan hal-hal ke depan di perjalanan kemahasiswaan bisa menjadi lebih bijak,” ujar Galih.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat berbagai dampak, baik itu positif atau negatif dari turun atau tidaknya Ahmad Wali Radhi (TA’14) dari posisinya sebagai Ketua Kabinet KM ITB. Dampak-dampak ini seharusnya menjadi landasan pemikiran seluruh massa kampus untuk menentukan pilihan di pemungutan suara nanti. Massa kampus diharapkan bisa berpikir secara makro mengenai referendum dan dampaknya yang akan dirasakan KM ITB secara keseluruhan, bukan hanya sebagian elemennya saja.

Problematika PJS Kabinet KM ITB
Hasil dari referendum nantinya hanyalah satu dari dua pilihan, yaitu turun atau tidaknya Wali dari jabatannya. Apabila setelah pemungutan suara didapatkan hasil bahwa Ketua Kabinet KM ITB tidak diturunkan, maka pelaksanaan fungsi eksekutif di KM ITB bisa kembali normal seperti sebelumnya. Meskipun Hal yang masih menjadi pertanyaan ialah bagaimana jika hasil pemungutan suara memilih Wali untuk turun dari posisinya. Jika hal ini terjadi, siapa yang akan menggantikan posisinya? Apakah Kabinet KM ITB akan mengalami vacuum of power selama beberapa saat? Lalu, jika memang akan ada penggantinya, bagaimana mekanisme pemilihannya?

Faisal Alviansyah Mahardika (FI’15), selaku Ketua Kongres KM ITB, mengatakan bahwa akan dicarikan satu orang sebagai PJS Kabinet KM ITB jika memang keputusan referendum menyatakan bahwa Ketua Kabinet KM ITB harus turun. Namun, untuk siapa yang akan menjadi PJS nantinya masih belum dibahas dan rencananya akan dibahas setelah masa pencerdasan selesai. Harapannya, dari internal Kabinet Senurani lah yang akan menjadi PJS.

Mekanisme pemilihan PJS dimulai dengan menawarkan posisi tersebut kepada anggota Kabinet KM ITB. Apabila dari Kabinet KM ITB tidak ada yang bersedia maupun mengajukan diri sebagai PJS, Kongres KM ITB akan mengadakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh ketua himpunan dari berbagai himpunan mahasiswa di ITB. Dipastikan dari rapat itu akan menghasilkan satu nama yang akan menjadi PJS Kabinet KM ITB, dan nantinya PJS tersebut yang berhak menentukan orang-orang yang akan membantu kabinetnya, baik dari Kabinet Senurani atau dengan mencari orang-orang baru. Saat ini, Kongres sedang berada di tahap mempersiapkan “target” orang yang kelak diusung menjadi PJS.

Mengenai hal ini, Afif merasa bahwa proses pemilihan PJS tidak akan berlangsung mudah dan PJS yang terpilih pun belum tentu kinerjanya akan lebih baik daripada Wali. Ia juga mempertanyakan tentang orang-orang yang akan membantu PJS tersebut, karena Kabinet Senurani dirancang dengan Wali sebagai presidennya. Afif merasa jika keputusan akhir referendum menyatakan bahwa Wali harus turun berarti perlu dilakukan perombakan terhadap Kabinet KM ITB seluruhnya. “Memang belum ada kepastian juga apakah pergerakan itu akan tetap jalan jika perombakan dilakukan,” imbuhnya.

Setelah Referendum, Lalu Apa?
Hanya tinggal menghitung hari, tepatnya pada tanggal 7 September 2018, masa referendum akan selesai. Setelah masa referendum berakhir, bukan berarti semua pekerjaan telah selesai. Masih banyak program kerja Kabinet KM ITB yang perlu dituntaskan. Mengenai hal ini, Galih berharap pergerakan akan tetap berjalan terlepas dari hasil referendum nantinya.

Ada dua kemungkinan yang dihasilkan dari referendum. Pertama, Ahmad Wali Radhi harus turun dari jabatannya dan digantikan oleh PJS yang ditunjuk nantinya. Namun, tidak ada jaminan bahwa PJS tersebut akan lebih baik dari Wali. Kedua, Ahmad Wali Radhi akan melanjutkan kepengurusan. Namun, tidak ada jaminan pula trust issue yang sedang marak dibicarakan akan lenyap begitu saja di bawah kepemimpinan Wali.

Pada akhirnya, segala keputusan pada referendum ini bergantung pada pilihan kita. Kita bisa saja memilih untuk menurunkan maupun mempertahankan Wali, bahkan kita bisa saja tinggal diam atau memilih abstain dalam pemilihan ini. Dengan mempertimbangkan segala latar belakang, kronologi, dan dampak yang ada, pantaskah Ahmad Wali Radhi dimaafkan dan meneruskan mimpi-mimpinya di Kabinet KM ITB?

Reporter: Rahma Rizky (EB’16), Adella Nur (FI’17), Ika Keumala (KI’17)
Penulis: Farhan Firdaus (PL’17), Adzky Syawly (AS’17)

Komentar