Berita Kampus

Pemira 2018: Pertandingan yang Berujung Referendum

Infografis: Muhammad Febrilian (FTMD’18)

Saat ini, massa kampus sebagai salah satu tokoh utama tengah menikmati atau pun mungkin membenci kisah yang dijalani dengan alur yang terulang kembali. Seolah Pemira tahun ini memang memiliki takdir untuk terus mengulangi fase yang sama lagi. Selalu diawali dengan kelegaan hati akibat terpenuhinya dua calon pemimpin kampus ini, namun kemudian salah satu dari calon pemimpin ini akan tersandung masalah kembali, lalu cerita ini akan mengalami penangguhan akibat hanya adanya satu sosok yang kembali berdiri sendiri. Alur cerita ini terus terulang, hingga untuk mengakhirinya, massa kampus harus melaksanakan referendum lagi.

Lalu dalam benak sebagian massa kampus pun akhirnya tercetus pertanyaan, ”Apakah tidak bisa jika kita tidak melaksanakan referendum? Apakah tidak ada solusi lain selain referendum?” Tentu saja ada. Setiap kisah memiliki banyak pilihan alur untuk mempunyai akhir cerita. Begitupun kisah ini, ada empat penyelesaian untuk dijadikan pertimbangan akhir cerita.

Pertama, kembali mengulang Pemira. Pilihan tersebut terdengar tidak mungkin dilakukan. Tentunya kita tidak melupakan berbagai kasus belakangan, mulai dari calon kandidat yang tidak mengembalikan berkas, masa pengambilan dan pengembalian berkas yang berkali-kali dilakukan perpanjangan, jangan lupakan pula bahwa Pemira MWA WM telah dibekukan karena tak adanya kandidat yang mengembalikan berkas, lalu ada kandidat yang tiba-tiba mundur di tengah jalan. Dengan segala yang terjadi saat ini, rasanya seperti menggantungkan harapan kosong jika mengidamkan akan muncul nama minimal dua orang kandidat K3M.

Kedua, memilih Penanggung Jawab Sementara (PJS). Yang satu ini terdengar memungkinkan pada awalnya. Namun sesuai namanya, PJS ini hanya bersifat sementara sehingga harus dilaksanakan Pemira kembali secepat-cepatnya. Opsi ini juga bermasalah karena perlu bahasan lebih lanjut dan mendalam mengenai bagaimana mekanisme pemilihan PJS tersebut, seberapa lama PJS tersebut menjabat, dan apa saja yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Ketiga, peninjauan ulang dari sistem organisasi kemahasiswaan terpusat. Untuk penyelesaian yang satu ini, kita tidak bisa terburu-buru mengambilnya, pasalnya pilihan ini memiliki risiko tidak akan memberi solusi apa pun. Kajian yang dilakukan juga tentunya benar-benar harus mendalam sehingga sistemnya bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan pun tidak sebentar.

Lalu pilihan terakhir, tak lain dan tak bukan, adalah referendum. Referendum akan dilaksanakan dengan cara menyandingkan kandidat dengan kotak kosong. Massa kampus akhirnya menjatuhkan pilihannya pada opsi referendum sebagai penyelesaian yang diharapkan pada Pemira kali ini.

Dalam pelaksanaannya, referendum memiliki beberapa masa, antara lain: masa persiapan, masa pemaparan, dan masa pemungutan dan penghitungan suara. Pada masa persiapan, dilakukan pendataan pemilih, yang akan berakhir pada 12 Februari 2019, dan juga pencerdasan, berupa penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, mekanisme referendum, dan permasalahan KM ITB. Berikutnya pada masa pemaparan, terdiri dari 3 bentuk yaitu, hearing terpusat, hearing by request, dan kampanye mandiri. Lalu ditutup dengan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil yang akan dipilih minimal harus memiliki 50% suara dari total suara pada 2/3 HMJ dan TPB yang masuk.

Setelah mengetahui mekanisme yang digunakan, muncullah pemikiran, ”Memilih pemimpin kemahasiswaan terpusat kampus ini dengan membandingkan kandidat yang tersisa dengan satu hal yang tak bernilai sama sekali?” Miris kelihatannya, referendum memang bukan pilihan terbaik, tapi lantas apakah hal tersebut membuat kita harus menutup mata dan akhirnya tak memilih keduanya? ”Ini bukan tentang memilih kandidat yang tersisa atau sekadar kotak kosong. Tapi ini tentang masih butuh pemimpin atau tidak,” ujar Nida An Khofiyya, Ketua Komisi Pemilu Kongres KM ITB, saat diwawancarai mengenai mekanisme akhir Pemira ini.

Tapi, tentu saja seluruh massa kampus sebagai salah satu tokoh utama kisah ini memiliki hak untuk memilih akhir cerita ini, bukan? Entah hal tersebut adalah memilih kandidat yang tersisa atau memilih sebuah kotak kosong yang secara tak langsung menyerahkan kembali keputusan ke tangan Kongres KM ITB. Namun, hal yang perlu diingat adalah kembali mempertimbangkan keputusan akhir yang akan dipilih. Setiap sosok massa kampus memiliki preferensinya masing-masing, entah merasa sudah tak membutuhkan Kabinet KM ITB atau merasa bahwa Kabinet ini tetap diperlukan untuk mewadahi hal-hal yang tidak bisa diwadahi lembaga lain.

Kisah Pemira ini sudah berjalan terlalu panjang dengan alur yang bergulir maju dan akhirnya mundur kembali, lalu mengulangi apa yang sudah terjadi lagi, dan rasanya sudah saatnya ini diakhiri. Dari empat penyelesaian yang tersedia, tersisa referendum yang memungkinkan massa kampus untuk memilih kandidat yang tersisa atau sebuah kotak kosong.

Pilihannya memang hanya ada satu kandidat dan kotak kosong, namun apakah kita akan menentukannya dengan otak yang kosong? Pada akhirnya, hanya waktu dan suara massa kampus yang akan menjawabnya. []

Penulis: Jeihan Aulia Ramdhani (STEI’18) dan Nurselina Simarmata (SAPPK’18)
Editor: M. Farhan Firdaus (PL’17)

Komentar