Artikel Kampus

Suara Pesan Empati dan Tuntutan Transparansi

Sebagai tindak lanjut dokumen kajian KM ITB terkait isu penurunan UKT, beasiswa, dan kesma selama pandemi COVID-19, telah diadakan audiensi kepada pihak rektorat pada Selasa, 21 Juli 2020, via Live YouTube pk. 19:30. Audiensi dihadiri oleh Pak Anas Ma’Ruf selaku Direktur Keuangan ITB, Pak Prasetyo Adhitama selaku Direktur Kemahasiswaan ITB, Nada Zharfania selaku presiden KM ITB, M. Hanif Naufal mewakili kementerian advokasi kebijakan kampus, dan Ghullam Fahreza mewakili kesma KM.

 

ITB dan Drama Cari Dana

Pembicaraan dimulai dengan cerita Pak Anas tentang pemotongan dana ITB oleh pemerintah pada awal pandemi. Karena tidak memiliki RS, ITB tidak menjadi PTN prioritas dana bantuan COVID, dan malah dananya dipotong untuk universitas lain yang memiliki RS seperti Unpad. Meski demikian, ITB tetap menggelontorkan uang untuk masyarakat melalui pengembangan ventilator, pengadaan masker, sampai pemberian makanan dan keperluan untuk mahasiswa asrama. Kuliah online juga membuat ITB mengeluarkan uang untuk pengembangan infrastruktur teknologi, seperti penggantian sistem server dikarenakan kendala pada ujian TPB lalu.

“Banyak scholar yang bertanya bagaimana ITB bisa melakukan banyak (riset) dengan budget yang sedikit,” ucap Pak Anas. Hal ini ia lanjut dengan cerita usaha para tendik dalam membantu mahasiswa yang memerlukan. Sebagian alumni ’87 misalkan, mengadakan virtual run untuk menggalang dana. Selain itu, sebagian mahasiswa telah dibimbing secara personal untuk mendapatkan beasiswa.

Pak Anas menegaskan bahwa semua (pihak) sudah bekerja keras tapi dengan cara tidak gratisan. Ia pun mengajak mahasiswa untuk turut terlibat. “Yuk kembangkan empati. Empati adalah yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang sudah bahagia membantu yang belum bahagia,” katanya.

Menurut Pak Anas, usulan UKT diturunkan sama rata kepada semua (mahasiswa) tanpa terkecuali tidak dapat disebut sebagai empati. Keluarga Mahasiswa harusnya bersikap sebagai keluarga—siapa yang mampu akan membantu yang kurang mampu. “Jadi, kita akan menurunkan UKT tapi bukan untuk semuanya, Kita akan lihat kasus per kasus. Kalau kita bisa bantu, kita akan bantu dengan cara yang kita usahakan, baik formal maupun informal,” tambahnya.

Perihal transparansi keuangan ITB, Pak Anas menyebut bahwa pihaknya selalu memperbaiki sistem keuangan ITB tiap kali mendapat evaluasi dari lembaga pengawas. Ia juga menegaskan bahwa ITB sudah menyewa auditor paling terpercaya di Indonesia, PriceWaterhouse(Cooper) atau PwC.

Mengenai isu hilangnya penundaan UKT dan berlakunya cicilan UKT, Pak Anas menyatakan mahasiswa tentu tidak langsung dikeluarkan bila belum membayar cicilan pada termin tertentu—termin hanyalah checkpoint yang dijadikan patokan untuk pengawasan. Ia kemudian menyampaikan bahwa ada mahasiswa yang menunda pembayaran UKT sampai 7 semester. Dari kasus tersebut, ia ingin mengajak mahasiswa memandang isu UKT dari sisi rektorat juga. Ia pun menutup setengah jam “pemaparan”nya dengan pesan bahwa mahasiswa tidak boleh sekadar “bersuara dan meminta”, tetapi harus bersifat scholar yaitu dengan berusaha lebih banyak.

Sebelum memberi tanggapan, Nada menyampaikan terimakasih kepada pihak rektorat yang akhirnya menggubris dokumen kajian dari KM. Akan tetapi, menurutnya terdapat beberapa kekeliruan dalam pemahaman Pak Anas soal permintaan pada dokumen kajian KM.

Antara Empati dan Transparansi

Pertama-tama, Nada mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada permintaan penurunan UKT yang sama rata untuk setiap mahasiswa ITB. Yang diminta adalah penurunan UKT yang personalized atau sesuai kondisi ekonomi tiap mahasiswa. Masalah yang muncul adalah rektorat dirasa belum cukup mengamati atau mendata kondisi keuangan seluruh mahasiswa sehingga sulit menerapkan penurunan UKT yang personalized secara adil dan menyeluruh.

Kedua, Nada menyampaikan keraguan mahasiswa terkait ketidaksesuaian nilai UKT yang dibayar dengan fasilitas yang didapatkan mahasiswa. Dengan banyaknya fasilitas yang mahasiswa tidak dapatkan selama kuliah online tapi UKT tetap sama, muncul pertanyaan terkait ke mana UKT itu digunakan. Sudah jelas bahwa mahasiswa menuntut bentuk transparansi yang lebih konkret dalam bentuk laporan cashflow rinci—yang selayaknya bisa dirasakan mahasiswa di berbagai universitas lain.

Persoalan transparansi pun tidak hanya soal penggunaan dana tapi juga soal kuota beasiswa, mengingat mahasiswa banyak universitas lain bisa mengetahui kuota beasiswa Kemendikbud yang berlaku di kampusnya (bahkan secara real-time), namun tidak sama halnya dengan di ITB.

Kesimpulan Nada adalah dengan kondisi ITB yang masih belum bisa mewadahi penurunan UKT secara personalized untuk setiap mahasiswa, setidaknya perlu transparansi lebih tinggi sebagai pertanggungjawaban bagi mahasiswa yang “tersisih” dari penurunan UKT maupun beasiswa.

Pak Pras lalu menjelaskan tentang skema bantuan pemerintah, yang terdiri dari KPIK (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah), dan KIP 2020 (sebagai bantuan terdampak COVID-19). Ia menitikberatkan bahwa sistem bantuan dana dari pemerintah bukanlah sejumlah dana masuk ke ITB lalu dibagi-bagikan oleh rektorat, melainkan ITB memasukkan daftar nama mahasiswa (dari hasil pendataan direktorat) untuk diseleksi. Dengan demikian, tiap mahasiswa yang memenuhi syarat akan diproses secara adil dan menyeluruh.

Nada menanggapinya dengan mengangkat topik masih kurang efektifnya langkah ITB dalam menurunkan biaya (operasional), dan permasalahan tidak adanya langkah rektorat untuk melakukan pendataan lengkap terkait mahasiswa yang mampu dan tidak mampu (dengan informasi yang jelas seperti pendapatan orangtua sebelum dan sesudah terdampak COVID-19, dsb).

Menurut Nada, tindak empati akan sulit dilaksanakan bila mahasiswa tidak memiliki parameter jelas dari ITB soal siapa yang mampu dan tidak mampu (atau layak dan tidaknya mengajukan penurunan UKT atau beasiswa). Di satu sisi, mahasiswa yang memang tidak mampu secara ekonomi mungkin menahan diri dan tidak mengajukan bantuan, dan di sisi lain mungkin ada mahasiswa yang mampu secara ekonomi tapi merasa layak mengajukan bantuan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya informasi jelas soal jumlah kuota beasiswa yang tersedia, yang mengakibatkan keraguan untuk mendaftarkan diri.

Ketika Nada melayangkan pertanyaan (retoris) tentang mengajak tiap mahasiswa untuk mengajukan beasiswa, Pak Anas menyatakan bahwa itu adalah tindakan “cengeng” untuk dilakukan—setia pada stance awalnya bahwa mahasiswa harus “berempati”. Diskusi soal UKT dan beasiswa tak lama kemudian ditutup dengan pernyataan beliau bahwa penurunan UKT akan dipertimbangkan ke depannya ketika cara lain telah diusahakan, dan Nada pun mengakhiri porsi bicaranya dengan menekankan tuntutan transparansi pada pihak rektorat.

Perihal Kuliah Online dan Akses Kampus

Pembicaraan dilanjutkan dengan topik kuliah online. Hanif menyampaikan ada 59 persen mahasiswa yang kurang puas dengan PJJ (berdasarkan survei), yang sebagian besar adalah karena permasalahan internet lambat maupun menghabiskan banyak kuota. Banyak mahasiswa juga mengeluhkan semakin beratnya tugas sejak masa PJJ karena seringkali dosen menggantikan pembelajaran dengan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Pak Anas menyatakan bahwa para dosen sedang berusaha keras untuk mempersiapkan materi kuliah online agar ke depannya dapat lebih matang. Ia bahkan menyebut bahwa banyak dosen yang sampai harus lembur selama liburan. Akan tetapi, tentunya keluhan dan saran sistem pembelajaran yang diajukan oleh teman-teman KM akan tetap dipertimbangkan.

Selain soal kuliah online, Hanif juga menyampaikan keresahan mahasiswa terkait sulitnya akses keluar-masuk kampus, yang terutama dialami oleh teman-teman yang harus mengurus lomba, maintenance barang-barang di dalam kampus, dan lainnya.

Pak Pras mengakui beberapa waktu lalu area ITB disterilkan karena dijadikan tempat pelaksanaan UTBK, ditambah lagi adanya protocol COVID yang membuat keluar-masuk ITB sangat ketat. Akan tetapi dengan pelonggaran kebijakan dari pemerintah sekarang, kampus akan perlahan semakin dibuka untuk mahasiswa dalam waktu dekat (dengan tetap memperhatikan protokol).

Bahasan ditutup dengan isu sistem distribusi bantuan ke depannya, yang Pak Pras tanggapi dengan ITB akan berusaha lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam penyaluran bantuan (berupa makanan dan keperluan lainnya), yang kemarin dihindari karena berisiko bagi kesehatan mahasiswa. Ia juga mengharapkan peran KM yang lebih terbuka untuk bekerjasama dengan Ditmawa dalam proses pembantuan dana dan keperluan lain bagi mahasiswa.

Apakah Mahasiswa Puas?

Dikarenakan masih banyak pembahasan yang belum terselesaikan dalam audiensi kali ini, disetujui bahwa akan diadakan pembahasan lanjutan pada Jumat, 24 Juli 2020 pk. 16:00-18:00. Malam itu, banyak mahasiswa yang memenuhi kolom live comment dengan tuntutan transparansi berbentuk dokumen pemasukan dan pengeluaran ITB—yang sampai akhir audiensi tidak terjawab. Banyak juga mahasiswa yang berkeluh kesah terkait beratnya membayar UKT di tengah pandemi.

Apakah pembahasan selanjutnya akan berprogres dan membukakan transparansi kepada mahasiswa? Ataukah hanya rangkaian kisah yang berbelit-belit lagi? Apakah ke depannya dosen – dosen akan sering bolos kuliah karena virtual run untuk menggalang dana? Terlepas dari semua itu, ada satu hal yang bisa diakukan: Presiden KM ITB tentu tidak akan meluapkan kekesalan (mahasiswa) secara gamblang kepada dua direktur ITB apabila permasalahan ini tidak serius adanya.

Penulis: William, Redaksi’18

Editor: Maria, Redaksi’18

Komentar