Artikel

Realita Kemerdekaan di Balik Masker Merah Putih

Ketimbang berfokus pada logo yang konon mengandung unsur kristenisasi, rasanya frasa pilihan “Bangga Buatan Indonesia” lebih menarik untuk dibahas. Dari sosok gagah yang berkibar di tiang upacara, kini sang simbol cinta bangsa dan tanah air bisa  tergantung di kedua telinga kita, menutupi mulut kita. Itu semua tentu tidak akan mungkin tanpa usaha lokal yang kreatif beradaptasi di masa pandemi.

“Wah, ternyata sangat mudah ya untuk terkesan nasionalis sekaligus berguna di masa pandemi,” pikir banyak orang.  Ya, asalkan si penutup mulut itu tak langsung dibuang dan ditemukan di got perumahan oleh “warga”. Soalnya kalau tertangkap basah mulut tak tertutup rapat, bisa-bisa malah dijauhi oleh para penguasa yang alergi suara rakyat.

Disclaimer: Artikel ini mengandung opini dan unsur satire. Pembaca diharapkan ikut mengkritisi konten dan gagasan yang disampaikan oleh penulis.

Belum lama ini, dunia maya sempat dihebohkan dengan ditahannya seorang musisi yang dikenal sering menyebarkan “misinformasi” dan teori konspirasi terkait pandemi yang sedang terjadi. Banyak tidak kaget ketika tahu bahwa tuntutan pelapor, salah satu instansi cukup besar di Indonesia, adalah terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik individu. Iya, rasanya sudah kesekian kali pasal karet UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  digunakan untuk “membungkam” pendapat seseorang di dunia maya. Bagi sebuah instansi besar, menjerat individu dengan pasal hukum mungkin jauh lebih mudah ketimbang menempuh jalur edukasi masyarakat maupun diundang ke podcast om Deddy untuk klarifikasi.

Sejak pertama kali disahkan pada 2008, UU ITE memang sudah dianggap mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan sejak awal reformasi. Beberapa pasal multitafsir berkali-kali digunakan untuk menjerat jurnalis dan aktivis. Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, contohnya, terkadang sulit membedakan mana “korban” dan “pelaku”. Sebagian mungkin tak lupa dengan kasus Prita Mulyasari. Prita mulanya hanya mengirim surel ke beberapa pihak berisi keluhan atas rumah sakit yang salah mendiagnosis penyakitnya. Namun, isi surel tersebut tersebar dan akhirnya pihak RS bersangkutan melaporkan Prita ke kepolisian. Sangat mengerikan bagaimana curhatan yang berdasar bisa menjadi boomerang bagi yang telah berani menyatakan pendapat.

Revisi tahun 2016 tetap tak mengubah kenyataan bahwa UU ITE kerapkali hanya dijadikan ‘alat pembungkam suara’ oleh pelapor yang memiliki kuasa. Bahkan menurut Nawawi Bahruddin yang saat itu menjabat Dirut LBH Pers, revisi UU ITE hanya melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat bisa dikekang (di dunia maya). Hal ini diperkuat data SAFEnet bahwa pelapor kasus UU ITE terbanyak datang dari pejabat negara, yaitu sejumlah 35,92 persen. Tak heran jika sampai 2019, skor kebebasan sipil Indonesia terus merosot ke angka 5,99 dari skala 10, menurut The Economist Intelligence Unit.

Sikap “alergi” terhadap pendapat masyarakat kembali dirasakan ketika awal pembahasan Omnibus Law, yang meliputi RUU Cipta Kerja dan Perpajakan, konon hanya melibatkan kalangan pejabat dan pengusaha. Padahal, Omnibus Law sendiri mencakup banyak sektor kenegaraan dan mampu mencabut serta menggantikan undang-undang lainnya. Sangat mengherankan bagaimana RUU yang sangat krusial dan diharap bisa mendorong pertumbuhan perekonomian bisa lahir dari eksklusivitas para penguasa.

Dampaknya, “terobosan” tersebut tidak sejalan dengan harapan masyarakat, khususnya dari golongan menengah ke bawah. Banyak buruh dan pekerja yang menilai RUU Cipta Kerja sangat merugikan mereka. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), setidaknya ada sembilan poin yang meresahkan mereka, di antaranya adalah hilangnya upah minimum kabupaten dan sektoral kerja, hilangnya pesangon, dan jam kerja yang eksploitatif. Mereka pun terus melakukan segala jenis upaya untuk memperjuangkan hak-hak sebagai rakyat kecil, mulai dari aksi mogok kerja, turun ke jalan, sampai “kampanye” online.

Gelombang demonstrasi dan penolakan telah gencar disuarakan di seantero negeri untuk memberhentikan RUU tersebut, lantas mengapa pemerintah seakan menutup telinga dan tetap berusaha mewujudkannya? Terlebih lagi, bukankah kontroversi ini seharusnya tidak separah ini apabila penyusunan Omnibus Law benar-benar sudah melibatkan sebanyak mungkin golongan atau lapisan masyarakat?

Keresahan pun tidak hanya timbul karena wacana disahkannya RUU yang merugikan rakyat. Di sisi lain, RUU yang seharusnya menguntungkan rakyat justru belum kunjung disahkan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi sorotan ketika ditarik dari prioritas pembahasan pada Program Legislasi Nasional 2020. Alasan terkait belum siapnya dokumen sampai ketegangan dengan fraksi yang mendukung patriarki dan nilai keagamaan, tetap tidak bisa menutup fakta bahwa kasus kekerasan seksual semakin meningkat tiap tahunnya.

Dengan demikian, tentu sebagian masyarakat akan bertanya, “Sebenarnya penguasa mau gak sih dengerin keluh kesah masyarakat?” Hal ini pun masih menjadi pertanyaan sehari-hari banyak masyarakat Papua. Tahun ini belum menjadi titik balik berarti sejak catatan gelap diskriminasi terhadap sejumlah mahasiswa Papua yang berujung kericuhan Agustus lalu.

Pada kenyataannya, banyak orang Papua masih dalam ketidakpastian. Menimba ilmu di perguruan tinggi, yang sebagian orang take for granted, masih menjadi pergumulan banyak pemuda Papua. Di satu sisi, mahasiswa Papua yang merantau tidak jarang didiskriminasi, baik melalui perkataan maupun batasan pertemanan. Di sisi lain, konflik di tanah Papua antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Papua membuat kondisi tak nyaman untuk belajar—belum mengingat kualitas pendidikan yang sulit disetarakan dengan di luar Papua.

Dalam kondisi demikian, orang-orang Papua masih sulit mendapatkan wadah yang ideal untuk berkeluh kesah. Menurut laporan Human Rights Papua, kebebasan media di Papua masih sangat rendah—banyak jurnalis Papua yang diperlakukan kasar, dan jurnalis asing belum bebas meliput konflik di Papua maupun proyek pemerintah yang kontra terhadap kepentingan masyarakat setempat. Fenomena bot di media sosial yang menyerukan pesan “Papua sedang dalam keadaan baik” memperjelas narasi apa yang sedang ingin dibangun.

Gaya mediasi pemerintah yang seolah menutupi permasalahan telah makin jelas dibuktikan melalui shutdown internet di Papua saat kerusuhan Papua Agustus lalu. Putusan hukum bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah serta dinyatakan harus meminta maaf secara publik dinilai kurang berarti sebagai sanksi tindak pelanggaran HAM. Meskipun selesainya perkara tersebut menandai adanya perhatian pemerintah pada pentingnya HAM, tentunya penguasa perlu lebih aktif mendengarkan keluh kesah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Di sisi lain, kebebasan berekspresi yang selama ini dimiliki sebagian orang pun terancam oleh beberapa oknum. Agenda diskusi terbuka komunitas mahasiswa hukum UGM beberapa waktu lalu diteror berbagai oknum karena berbau makar. Padahal, diskusi tersebut murni bersifat akademis. Pembobolan akun Whatsapp Ravio Patra, seorang aktivis yang sempat menyampaikan dugaan konflik kepentingan staf khusus presiden dalam proyek pemerintah, juga tidak jauh berbeda—sama-sama untuk mengekang suara kritis masyarakat. Bintang Emon juga pernah diteror hanya karena membuat lelucon satire mengenai kasus Novel Baswedan.

Kita berakhir dengan situasi yang cukup dilematis. Di satu sisi, banyak rakyat yang semakin terkekang untuk menyampaikan pendapatnya secara nyaman di ruang publik, tanpa takut suaranya akan dinilai sebagai pelanggaran hukum. Di sisi lain, rakyat yang memang berhasil menyampaikan keluh kesahnya juga belum tentu benar-benar didengarkan dan ditindaklanjuti secara konkret sebagai pertimbangan dalam rumusan hukum atau program kerja. Hal-hal tersebut, ditambah keadaan sangat banyaknya isu di Indonesia yang belum selesai tapi keburu ditimbun isu lainnya, menambah alasan bagi masyarakat untuk akhirnya memilih bodo amat.

“Daripada dipaksa pakai masker, lebih baik inisiatif pakai masker sendiri,” pikir beberapa orang. Ya, seandainya hal itu juga berlaku secara harafiah di masa pandemi ini. Kalau kita kembali ke kasus awal tentang musisi yang ditangkap karena konspirasi, tentu tak boleh lupa ia bisa ditangkap karena memang banyak netizen yang percaya pada pernyataan-pernyataannya. Akan tetapi, bukankah akan sulit dan hanya bikin baper kalau kita juga bicarakan soal kesalahan yang dilakukan masyarakat selama ini, wahai netizen? Bukankah lebih mudah bila tak usah banyak pikir dan inisiatif, lalu menjadikan penguasa kambing hitam?

Hari ini, kita mungkin masih terlarut dalam euforia kemerdekaan, tetapi jangan sampai menutup mata pada kenyataan bahwa keleluasaan berekspresi sebagai warga negara belum dapat dirasakan setiap orang. Marilah jangan pernah berhenti bertanya, “Siapa sih yang merdeka, bangsa Indonesia, atau instansi di dalam negaranya saja? Indonesia Maju, tapi maju menurut standar dan keingininan siapa?”. Kemerdekaan dari penjajah tentu sudah didapatkan tiga perempat abad lalu—tapi kemerdekaan “terhadap” perasaan diri, kebebasan positif untuk berkeluh kesah, berpendapat, dan turut didengarkan, masih dirasa relatif adanya.

 

Jadi, sudahkah kita benar-benar merdeka?

 

 

Penulis: Beta (AS’18), Sekar (BE’19), William (AR’18)

Editor: Maria (STF’18)

Komentar