Artikel

Bedah Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal – Perusahaan Miras ter-PHP?

 

Pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut dikabarkan akan mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2021. Akan tetapi, sebelum masa pemberlakuannya dimulai, hal ini justru menyebabkan kontroversi. 

Pasalnya, dalam Lampiran III Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, muncul polemik dari berbagai pihak karena ada pasal yang mengatur investasi minuman keras (miras). Pada Lampiran III Perpres 10/2021 no 31-33, dijelaskan syarat-syarat untuk penanaman modal pada industri minuman keras. Seperti yang kita ketahui, miras masih menjadi hal yang tabu untuk masyarakat Indonesia karena dikhawatirkan dapat memicu kriminalitas. Hal inilah yang menuai pro dan kontra di mata masyarakat, pejabat, bahkan perusahaan.

Dari sudut pandang ekonomi, legalisasi minuman keras berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan. Para pelaku usaha melihat miras sebagai komoditas yang memiliki pasar potensial di Indonesia. Namun, harus diakui bahwa investasi di dalam sektor ini sebelumnya masuk ke dalam daftar negatif investasi. Terlebih lagi, legalisasi miras berlaku di 4 provinsi saja: Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Beberapa tokoh masyarakat dan pejabat menyatakan bahwa legalisasi dan investasi miras di Indonesia harus dikaji ulang. Hampir semua orang berpendapat bahwa manfaat investasi di bidang industri miras tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, aturan ini dinilai menjadi ancaman bagi generasi milenial. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas pun mengatakan bahwa regulasi miras tampak lebih mengedepankan pertimbangan pengusaha dibandingkan kepentingan rakyat. Bahkan, Ketua MUI Pusat, Cholil Nafis menegaskan, minuman beralkohol dan minuman keras (miras) hukumnya haram sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. 

Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2021, tepat 2 hari sebelum pemberlakuan Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Presiden Joko Widodo mencabut aturan investasi miras. Hal ini disampaikan pada pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Joko Widodo memberikan alasan bahwa masukan-masukan dari ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta ormas dan tokoh agama lainnya, membuat Presiden Jokowi harus mempertimbangkan kembali keputusan yang telah ia buat.

 

Penulis: Pandu Adinata Putra Senjaya (FTTM 2020), Edward Christopher Chow (FTI 2020)

Editor: Amalia Nanda Syafira (PL 2019)

Referensi

Komentar