Artikel Featured

Kebebasan Pers: Kemenangan atau Petaka?

Dokumentasi: TEMPO/ Robin Ong

Manusia tidak bisa hidup tanpa berkomunikasi. Baik langsung maupun tidak langsung, baik lisan maupun tulisan, baik gestur maupun mimik, manusia selalu menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Sebagai natur yang sudah hakiki dalam hidup manusia, secara sadar atau tidak, kita sering kali ingin menerima komunikasi tersebut, baik dari sesama manusia maupun lingkumgan sekitar. Untuk itulah, pers ada untuk menghantarkan informasi yang dibutuhkan manusia.

Dengan memiliki tujuan yang mulia, pers menganut nilai-nilai yang ditegakkan guna menjamin penyampaian informasi yang tepat dan aktual oleh jurnalis, di antaranya memberitakan kebenaran, independen, harus proporsional dan komprehensif, dan bertanggung jawab atas berita yang dikeluarkan. Jika nilai-nilai ini dapat ditegakkan dengan maksimal, niscaya tidak ada kesalahpahaman antarmanusia dan informasi-informasi yang disampaikan dapat dipercaya kebenarannya.

Bebas? Sepertinya Tidak Bisa
Di saat pers harus menyampaikan kebenaran yang aktual, di saat itu jugalah ada oknum-oknum yang berusaha untuk menekan kebebasan tersebut. Tak perlu jauh-jauh untuk mencari masalah tersebut. Cukup kilas balik ke era Orde Baru yang dapat dikatakan maju sekaligus kelam.

Bak pemimpin yang harus mengendalikan seluruh aspek hidup masyarakat, presiden ke-2 RI, Soeharto, tak segan-segan untuk memberedel kantor berita manapun yang dianggap menentang dan menyudutkan pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, majalah ternama, seperti Majalah TEMPO harus bertekuk lutut di bawah perintah The Smiling General, katanya pada tanggal 21 Juni 1994.

Alhasil, selama 32 tahun beliau menjabat sebagai Presiden, banyak sekali informasi-informasi kurang faktual yang sampai ke masyarakat. Informasi yang didapat hanyalah kebaikan-kebaikan dari pemerintah, sedangkan hal-hal negatif pun diseleksi sedemikian rupa sehingga membuat kesan bahwasanya kepemimpinan Pak Soeharto tak bercela.

Kebebasan Diraih, Tapi?
Seakan muak dengan pembodohan-pembodohan yang dibuat pada zaman Orde Baru, insan-insan akademis di banyak perguruan tinggi menyerukan pendapatnya akan zaman Orde Baru yang mengekang kebebasan berpendapat dan menyembunyikan kebobrokan Nusantara ini. Tak luput, banyak tragedi-tragedi pembungkaman badan eksekutif mahasiswa yang terjadi, termasuk di kampus ITB ini yang terjadi pada tahun 1978, yaitu ketika kampus ITB diserbu oleh pihak Kodam Siliwangi dan aktivis kampus ditahan.

Puncak dari amarah mahasiswa terdapat pada peristiwa Reformasi pada Mei 1998, di saat itu mahasiswa meminta Soeharto untuk turun, dan tercapailah kebebasan berpendapat yang dapat dirasakan hingga saat ini. Majalah-majalah yang dahulu diberedel pun dapat merasakan kebebasannya kembali untuk mengutarakan pendapat mereka. Banyak juga muncul media-media pers yang baru untuk meramaikan kebebasan pers ini dan menjadi pengendali dalam pemberitaan di dunia nyata.

Tahun demi tahun bergulir. Sudah 20 tahun kita merasakan kebebasan dari berpendapat. Namun, apakah berarti kebebasan berpendapat sudah diraih dengan sepenuhnya? Mari kita telisik satu kasus yang baru-baru ini terjadi.

Dilansir dari situs Kompas Regional, pada 31 Mei 2018, beberapa perwakilan dari Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Bogor menyambangi kantor berita Radar Bogor. Mereka mendatangi kantor tersebut karena kesal akan pemberitaan mengenai Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari PDI-P yang diberitakan mendapatkan gaji sebesar Rp 112.000.000,- hanya dengan mengongkang-ongkang kaki, lengkap dengan infografis.

Karena merasa tidak diperlakukan dengan baik saat mengunjungi kantor berita tersebut, perwakilan DPC PDI-P Bogor pun mulai melakukan aksi anarkistis di kantor tersebut dengan mengobrak-abrik isi dari kantor tersebut. Perseteruan pun tak dapat dihindari dan menjadi topik utama di beberapa media pers. Pada akhirnya, kasus ini diselesaikan dengan kekeluargaan, yaitu pihak Radar Bogor meminta maaf akan berita yang dimuat dan pihak parpol meminta maaf akan kerusakan yang dibuat meski ada pertentangan dari perwakilan pers Bogor untuk membawa kasus ini ke meja hijau.

Kasus ini sungguh menarik karena dapat dinilai dan ditinjau dari dua sudut pandang. Jikalau dari sudut pandang pembuat berita, yaitu dari pihak Radar Bogor, di sini Radar Bogor melakukan pelanggaran kode etik pers dengan membuat sebuah berita (berita headline) yang belum terbukti juga kebenarannya. Selain itu, berita ini juga terkesan menyudutkan salah satu pihak sehingga tentunya melanggar kode etik yang menyangkut kenetralan dari berita yang di-publish dan tidak boleh menyudutkan satu pihak.

Namun, jika kita tinjau dari sudut pandang DPC PDI-P, di sini pihak parpol melawan akan kebebasan berpendapat yang sudah dijamin Undang-Undang Republik Indonesia, khususnya setelah peristiwa Reformasi. Tindakan perwakilan parpol ini yang anarkistis dan bersifat intimidatif tentu menjadi pencorengan dalam kebebasan ekspresi. Apalagi, mereka melakukan vandalisme dengan merusak properti-properti yang ada di kantor tersebut. Oleh sebab itu, tak salah jika perwakilan pers Bogor menuntut pihak DPC PDI-P agar menyelesaikan kasus ini secara hukum.

Apa Pendapat Mereka?
Apa saja pendapat mahasiswa ITB mengenai kebebasan pers ini? Menurut Kania Gloria (BI’17), kebebasan pers belum terlaksana dengan baik di negeri ini. Meskipun kebebasan pers penting untuk beropini, tetapi masih banyak terjadi miskomunikasi dan kesalahmengertian pada pemberitaan suatu masalah. Sedangkan bagi Karsten Maynard (MA ’17), kebebasan pers di Indonesia belum terlaksana dengan baik karena masih banyak isu-isu yang belum terbongkar, seperti korupsi. Selain itu, pers yang ideal adalah pers yang menjunjung tinggi asas keadilan rakyat yang melakukan transparansi kinerja pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwasanya kebebasan pers di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah yang banyak. Dapatkah kebebasan pers ini menjadi momentum untuk mengungkapkan isu-isu negatif yang belum terungkap? Atau kebebasan pers ini menjadi senjata untuk menjatuhkan musuh bersama yang ampuh?

Sumber
1. Keributan di Kantor Radar Bogor Awalnya Terkait Pemberitaan…https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/14110081/keributan-di-kantor-radar-bogor-awalnya-terkait-pemberitaan. Diakses pada 03 Agustus 2018.
2. Peringatan 23 Tahun Pembredelan Tempo, `Awal Kegagalan Demokrasi`. https://nasional.tempo.co/read/886407/peringatan-23-tahun-pembredelan-tempo-awal-kegagalan-demokrasi/full&Paging=Otomatis. Diakses pada 15 Agustus 2018.

Penulis: Andrian Cedric (IF’17)

Komentar