Artikel COVID-19 Kampus

Menilik Peran Media, Sikap Pemerintah, dan Respons Masyarakat di Tengah Drama Pandemi

Ada Apa Dengan Covid?

Beberapa hari yang lalu, media dihebohkan oleh seorang musisi yang menyuarakan pendapatnya mengenai kejanggalan foto jenazah seorang korban COVID. Terlepas dari pernyataannya mengenai beberapa kejanggalan yang sudah ia klarifikasi karena dianggap melecehkan jurnalis, ia  juga menulis, “Saya percaya bahwa cvd itu ada, tapi saya tidak percaya bahwa cvd semengerikan itu.” (catatan: ia menggunakan kata ‘cvd’ dengan alasan malas menulis ‘covid’).

Jauh sebelum sang musisi bersuara, seorang drummer band yang cukup ternama juga pernah melempar argumen bahwa COVID hanyalah hasil konspirasi para elit global. Meskipun banyak pihak menentang karena dianggap sangat tidak menghargai pengorbanan tenaga medis, tak sedikit juga orang yang mendukung teori konspirasi semacam itu. Kebanyakan dari mereka akan berlindung di balik tameng ‘kebebasan berpendapat’. Benar, setiap orang bebas berpendapat. Tetapi, jika yang berpendapat demikian adalah seorang berpengikut ribuan bahkan jutaan—terlebih, seorang public figure yang menjelma influencer, bukankah berpotensi menyesatkan?

Pengaruh influencer

Para influencer memang banyak yang hadir bak pahlawan di tengah-tengah kekacauan masyarakat. Ada yang mengedukasi pengikutnya untuk menerapkan protokol kesehatan; ada yang tak terlalu peduli; ada juga yang terlalu ‘peduli’ dengan melakukan tindakan kontroversial. Sebuah studi dilakukan oleh Laporcovid-19 dan Social Resilience Lab NTU dengan responden warga DKI Jakarta. Hasilnya, terdapat 18% responden yang percaya bahwa virus corona sengaja dibuat manusia. Hanya 23% yang yakin bahwa teori itu salah,  sisanya ragu. Menariknya, dari seluruh responden yang percaya bahwa virus corona adalah buatan manusia, sebagian besar lebih percaya kepada influencer ketimbang dokter atau pemerintah.

Namun, tak serta-merta menyalahkan influencer, masyarakat Indonesia sendiri yang terlalu banyak menaruh harapan dan mendewakan mereka. Kepercayaan itu sendiri salah satunya berangkat dari sulitnya menaruh harapan kepada pemerintah.

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah

Ketidakseriusan pemerintah Indonesia saat awal pandemi menjadi pemantik yang membuat masyarakat sulit mengandalkannya. Tanggal 2 Maret 2020, diumumkan dua kasus pertama ke ranah publik, padahal sejak awal Menteri Kesehatan sangat optimis bahwa virus corona tidak akan sampai ke Indonesia. Akibatnya, masyarakat mulai menganggap pemerintah ‘gagap’ dalam menangani pandemi. Universitas Oxford pada Juli bahkan resmi memberikan pemerintah Indonesia nilai D untuk mengukur ketanggapan pemerintah dalam mengatasi corona, dengan skor 43,91/100.

Selain itu, masyarakat sampai hari ini juga masih mempertanyakan validitas data dari pemerintah. Pengujian tes COVID di Indonesia sendiri masih menggunakan rapid test yang memiliki akurasi rendah, baru dilanjutkan dengan tes PCR (Polymere Chain Reaction) yang cukup akurat. Melansir katadata.co.id, jika mengacu pada WHO, seharusnya Indonesia minimal melakukan 54 ribu tes PCR per hari, tetapi kenyataannya rekor pemeriksaan tes PCR tertinggi yang terjadi pada 17 Juli baru mencapai 29.176 spesimen, atau belum mencapai minimalnya.

Di lain sisi, banyak kabar burung beredar di media sosial yang menceritakan pasien non-COVID harus menandatangani surat untuk berpura-pura positif COVID demi bisnis rumah sakit. Meski tidak jelas kebenarannya, berita semacam itu jelas memperkeruh keadaan dan memperkuat keyakinan orang-orang yang percaya teori konspirasi bahwa data yang ada sekarang sengaja dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti. Tak heran jika masyarakat banyak yang masih lebih percaya bahwa COVID tak lebih dari sekadar akal-akalan para elit global, atau hanya bagian dari siklus pandemi yang terjadi tiap seratus tahun.

Meningkatnya Peran Media

Banyaknya drama seputar COVID yang terasa sering bermunculan sebenarnya tidak mengherankan, mengingat bahwa masyarakat cenderung lebih up-to-date dengan berita semenjak gaya hidup Work From Home. Selama WFH, orang-orang cenderung memiliki lebih banyak waktu luang yang kemudian digunakan untuk mengakses media. Dikutip dari primaberita.com, direktur eksekutif Media Nielsen Indonesia, Hellen Katherina, mengungkapkan bahwa lonjakan rata-rata rating dan durasi tontonan tayangan televisi terjadi sejak awal situasi pandemi.

Lewat berita, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui perkembangan, pencegahan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Selain itu, berita juga bisa berperan sebagai jembatan yang mempermudah alur komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan kesadaran serta kewaspadaan terhadap bahaya COVID.

Perlu diingat bahwa berita-berita yang disampaikan di media juga harus memperhatikan kaidah komunikasi risiko yang optimistik, namun tetap sesuai keadaan real tanpa menutup-nutupi fakta dan data. Metode ini bertujuan untuk menekan kepanikan dan perasaan was-was di tengah masyarakat dengan cara penyampaian berita yang lengkap, utuh, transparan, dan mudah dimengerti berdasarkan bukti atau teori ilmiah.

Seiring berjalannya waktu, berita-berita yang disajikan seakan hanya bertujuan sebagai asupan yang harus dikonsumsi sehari-hari agar tidak tertinggal cepatnya arus informasi. Jumlahnya yang terlampau banyak, termasuk pemberitaan informasi-informasi kecil yang terkesan receh, bisa menimbun esensi sesungguhnya dan urgensi COVID yang ingin disampaikan media serta pemerintah kepada publik. Rasa familiar dengan banyaknya berita membuat kepekaan dan sikap kritis masyarakat terhadap pandemi mulai terkikis sedikit demi sedikit.

Berkaitan dengan keresahan tersebut, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi pun dirasa semakin kabur dan tergantikan oleh sifat abai. Hal ini dikarenakan banyaknya pemberitaan penting yang seharusnya pantas mendapat spotlight justru tertutup oleh tindak tanduk yang irelevan. Misalnya, kebijakan Menteri Kesehatan untuk mengganti istilah penanganan di tengah lonjakan kasus yang belum kunjung usai. Penggantian istilah tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di antara masyarakat awam yang sudah terbiasa dengan istilah ODP, PDP, dan OTG.

Ditambah lagi, baru-baru ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memutuskan untuk meniadakan pemberitaan penambahan kasus baru harian COVID secara lisan. Seterusnya, pembaharuan data terkait COVID dilakukan di situs web covid19.go.id, yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun, keputusan ini menuai banyak kritik dari para ahli. Sebagian masyarakat dinilai lebih mudah menerima berita secara lisan dari televisi dibanding harus membaca sendiri di situs web. Tanpa wawasan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, muncul kekhawatiran hilangnya kepekaan karena menganggap pandemi ini sudah tidak lagi berbahaya. Alangkah baiknya pemberitaan ini tetap dilakukan untuk meminimalisir kesalahan informasi.

Kesalahpahaman dan Anggapan Remeh

Tidak meratanya wawasan masyarakat tentang COVID tecerminkan dari miskonsepsi istilah new normal. Kesalahpahaman tidak hanya berasal dari kalangan pecinta konspirasi yang mengartikannya sebagai “tatanan dunia baru”, tetapi juga dari masyarakat yang terlalu fokus pada kata normal sehingga melupakan kata kunci sebenarnya yaitu new. Karena menganggap semua sudah kembali normal, banyak yang mulai merasa nyaman memulai keseharian pra-pandemi. Apakah kesalahan terletak pada pemilihan istilah yang sok berbahasa Inggris, atau pada masyarakat yang kurang ingin paham?

Tidak heran beberapa pemerintah daerah memilih menggunakan istilah tersendiri untuk mengganti new normal. Jawa Barat, contohnya, mengusung istilah Adaptasi Kebiasaan Baru. Kang Emil juga sudah sering menegaskan makna istilah tersebut dalam video laporan mingguan COVID Jabar di Instagram. Terlepas dari apakah warga Jabar sudah memaknai AKB dengan benar atau tidak, menarik untuk tahu bahwa banyak netizen yang salah fokus istilah tersebut dengan nama grup idol jejepangan yang sempat ngehits beberapa waktu lalu.

Masyarakat Indonesia memang sangat santai dan jago mencairkan suasana di media sosial, termasuk di masa pandemi ini. Hal itu terlihat jelas pada tanggal 27 Juli kemarin. Tak sedikit orang yang mengibaratkan 100.000 kasus COVID di Indonesia dengan pencapaian silver play button yang YouTuber dapat  ketika menyentuh angka 100.000 subscribers. Ketika melihat banyaknya repost gambar silver play button yang ditujukan untuk Republik Indonesia dari asumsi.co hari itu, sulit untuk membedakan rasa gelitik dan nyeri hati yang timbul.

Ketika kami menanyakan pendapat beberapa orang mengenai sikap masyarakat terhadap pandemi, ada yang merasa bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan informasi seputar COVID sehingga tidak terlalu was-was lagi. Sikap “bosan” dan “apatis” terhadap COVID di satu sisi cukup baik karena membuat orang-orang tidak panik massal seperti di masa awal pandemi. Perlu kita akui bahwa fenomena panic buying, rasa curiga-curigaan yang berlebihan, serta gangguan kesehatan mental sudah menurun. Di sisi lain, sikap tersebut sedang mengarah ke maraknya kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk kegiatan yang kurang esensial bagi roda perekonomian.

Seruan Kepedulian

Kami telah mendengar banyak keresahan mengenai orang-orang di sekitar yang sudah mulai melakukan kegiatan non-esensial di luar, misalkan nongkrong ramai-ramai di ruang publik seperti taman. Ada juga cerita-cerita baru lain seperti pasar dekat rumah yang mulai ramai, CFD yang padatnya tak main-main, sampai warga sekitar yang sudah berani mengadakan hajatan. Keramaian di McD Sarinah dan beberapa pertokoan menjelang lebaran kemarin kelihatannya belum cukup untuk menanamkan pelajaran yang berarti di dalam ingatan sebagian masyarakat.

Rasa sedih muncul ketika melihat teman kita yang masih memilih untuk menahan diri tidak bermain keluar mendapati usahanya terbuang sia-sia karena masih banyak juga orang lain yang bandel atau berkeliaran di luar tanpa mengikuti protokol kesehatan. Lebih memprihatinkan lagi ketika tahu bahwa teman kita sendirilah yang melakukan hal tersebut.

Inilah saatnya kita kembali ke realita yang ada bahwa hidup di tengah pandemi bukanlah sesantai pergi piknik bersama keluarga. Tak hanya menjaga diri kita sendiri, kita juga perlu berani menegur orang-orang di sekitar kita yang masih menganggap remeh pandemi sambil membahayakan orang lain. Tanpa menyalahkan atau menunggu siapapun, inilah saatnya kita untuk peduli.

 

Penulis: Beta (AS’18), Sekar (BE’19), William (AR’18)

Komentar